KRISIS moneter pada 1997 dan kejenuhan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru membuat para aktivis menyuarakan reformasi. Namun upaya vokal itu dibungkam secara represif demi kelanggengan kedudukan Presiden Soeharto. Penculikan aktivis 1998 itu hanya sembilan yang dibebaskan. Sisanya raib sampai kini.
Para aktivis pro reformasi itu diculik dalam kurun 1997 dan 1998 lantaran dianggap merongrong pemerintahan dan membahayakan negara. Mereka “diamankan” lewat operasi yang dijalankan oleh Tim Mawar dari Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus sendiri saat itu dipimpin Letjen Prabowo Subianto, kini Presiden RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Total sebanyak 23 aktivis diculik oleh Tim Mawar ini. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya telah dibebaskan dan dikembalikan dalam keadaan hidup. Satu orang, ditemukan tewas, yakni Leonardus “Gilang” Nugroho. Sementara sisanya, 13 orang, tak diketahui keberadaannya, bahkan hingga sekarang setelah 27 tahun reformasi.
Sembilan orang itu yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto. Adapun 13 yang hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.
Anggota Kopassus yang terlibat penculikan aktivis menjalani sidang, 1998. Tempo/Rully Kesuma
Siapa di Balik Operasi Tim Mawar?
Majalah Tempo edisi 1998 menulis, menurut dakwaan dalam persidangan pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997. Targetnya adalah memburu dan menangkapi aktivis radikal. Dalam persidangan, Bambang mengaku menculik atas dasar hati nurani demi mengamankan kepentingan nasional.
Selain Bambang, Tim Mawar ini terdiri atas 10 orang, yakni Kapten Inf. F.S Multhazar, Kapten Inf. Nugroho Sulistiobudi, Kapten Inf. Yulius Stefanus, Kapten Inf. Untung Budiarto, Kapten Inf. Dadang Hindrayuda, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Kapten Inf. Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.
Saat itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) juga memeriksa Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus dan Mayjen Muchdi P.R serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan. Pemeriksaan DKP menemukan fakta bahwa penculikan aktivis 1997 itu dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pimpinan Kopassus saat itu.
Mahkamah Militer Tinggi II-08 Jakarta kemudian menghukum Bambang berupa 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Pengadilan juga memvonis Multhazar sebagai Wakil Komandan Tim Mawar, Nugroho, Yulius, dan Untung Budi, masing-masing 20 bulan penjara, dan juga memecat mereka sebagai anggota TNI.
Prabowo juga ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan. Ia kemudian dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sementara itu, Chairawan juga dicopot dari jabatannya. Dia dianggap ikut bertanggung jawab karena anggota Tim Mawar berasal dari Grup 4 Kopassus.
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi kamisan yang ke-813 di seberang Istana, Gambir, Jakarta, Kamis, 25 Apri 2024. Dalam aksinya masa menuntut Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dengan dituduh terlibat GAM serta mengidentifikasi penemuan tulang manusia di reruntuhan Rumoh Geudong. TEMPO/ TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ironisnya, karier sejumlah eks anggota Tim Mawar masih berjaya hingga di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan era Prabowo. Pada 2016, empat eks anggota Tim Mawar yang pernah divonis bersalah –tiga bahkan dipecat dari TNI—diangkat menjadi jenderal setelah menyandang pangkat Brigjen.
Empat orang itu adalah Multazhar, Nugroho, Yulius, dan Dadang. Keempatnya dipromosikan menjadi jenderal setelah menerima promosi ke jabatan yang diemban oleh seorang Brigjen. Keempatnya tak jadi diberhentikan setelah mengajukan permohonan banding atas vonis Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta tersebut.
Karier Untung Budi pun tetap moncer setelah tak jadi dipecat dari TNI. Pada 2022 lalu, ia diangkat Jokowi menjadi Pangdam Jaya. Sementara Dadang dan Yulius menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang saat itu dipimpin oleh Prabowo. Masing-masing mendapat posisi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.
Bambang setelah dipecat, setia kepada Prabowo. Dia menjadi Direktur Utama PT Tribuana Antar Nusa, anak perusahaan Nusantara Energy Group milik Prabowo di bidang transportasi. Bambang juga bekerja sebagai operator politik Prabowo. Pada 2009, ia aktif dalam tim kampanye Megawati-Prabowo. Ia meninggal pada 2023.
Fauka Noor Farid, juga terjun ke dunia politik di partai bentukan Prabowo Subianto. Namanya tertera sebagai Juru Kampanye Nasional Partai Gerindra untuk Pemilu 2014. Ia juga aktif di kepengurusan DPP Partai Gerindra. Sementara itu, empat bekas anggota lainnya, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi, tak terdengar kabarnya.
Karier Chairawan juga melesat setelah pemecatan dulu itu. Ia banyak berkiprah di dunia intelijen. Sempat menjadi Kepala Pos BIN Wilayah Aceh, terakhir dia menjabat staf ahli Panglima Tentara Nasional Indonesia dan pensiun dengan pangkat mayor jenderal.
Pada Desember tahun lalu, Nugroho ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Kepala BSSN untuk menggantikan Hinsa Siburian berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024. Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Inspektur utama BIN.
Namun, belum sempat dilantik usai dimutasi sekira satu bulan berselang, Nugroho kembali terkena mutasi lantaran dalam rangka pensiun. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tertanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.
Nama Yulius Selvanus belakangan juga menjadi sorotan atas kemenangannya dalam Pilkada Sulawesi Utara. Tentara berpangkat mayor jenderal purnawirawan itu terakhir kali bertugas sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan pada 2020-2021. Dalam palagan pemilihan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius berpasangan dengan Johannes Victor Mailangkay, pemimpin Partai NasDem di provinsi tersebut.
Laporan Majalah Tempo berjudul “Ganti Warna di Tanah Mama” pada 8 Desember 2024 mewartakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait, mengatakan ketua umum partainya, Prabowo, menunjuk orang kepercayaannya sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Salah satu alasannya adalah ibu Prabowo, Dora Marie Sigar, berasal dari Langowan, Manado.
“Pak Prabowo sangat concern pada Sulawesi Utara,” ujar Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu kepada Tempo, Sabtu, 30 November 2024.
