TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerapkan kebijakan mengirim anak-anak nakal ke barak militer menuai kritik dari pegiat Hak Asasi Manusia dan pakar pendidikan. Kebijakan tersebut diikuti Bupati Cianjur Mohamad Wahyu Ferdian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, hingga Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.
Dedi Mulyadi menjadi salah satu kepala daerah yang vokal menyuarakan pendekatan disiplin ketat ala militer untuk menertibkan kenakalan remaja. Akan tetapi, tidak semua pejabat setuju dengan langkah ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru menunjukkan perbedaan pandangan ihwal cara menangani anak-anak bermasalah.
Tujuan Dedi Mulyadi Kirim Anak Ke Barak Militer
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mulai menerapkan kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer per Mei 2025. Pendidikan tersebut dilaksanakan di dua tempat, yaitu Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta. Dedi bekerja sama dengan TNI AD untuk melaksanakan program ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi menyatakan sudah mengirim surat edaran pada seluruh sekolah di Jawa Barat untuk memberitahukan pelaksanaan pendidikan ala militer itu. “Dua hari yang lalu sudah ada surat edaran, ditujukan ke sekolah-sekolah,” kata dia selepas memimpin apel Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut Dedi, anak-anak yang dikirim ke barak militer bukanlah mereka yang baru satu-dua kali melanggar aturan, melainkan yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran berat dan tidak berhasil dibina oleh orang tua maupun pihak sekolah. Tujuan utamanya untuk membentuk karakter yang lebih baik, membangun kedisiplinan, serta memperbaiki kondisi fisik dan mental mereka.
Secara spesifik, anak-anak yang dikirim ke barak ialah yang perilakunya sudah mengarah pada tindakan kriminal dan yang orang tuanya sudah tidak memiliki kesanggupan untuk mendidik.
Kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mendapat banyak sorotan dan kritik. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat misalnya, ia menilai program tersebut kurang tepat.
Menurut dia, Kementerian Pendidikan Dasar telah memiliki mekanisme baku bagi menangani siswa yang nakal. “Dengan guru-guru bimbingan konseling untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan siswa, termasuk di dalamnya yang disebut kenakalan siswa, ditangani oleh guru BK,” kata Atip, Senin, 28 April 2025.
Pramono Tidak Akan Kirim Anak Nakal Ke Barak Militer
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku tak akan mengirim siswa ke barak militer. Juru bicara gubernur Jakarta, Chico Hakim, menyebut Jakarta tak akan mengambil langkah yang sebelumnya telah dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu.
"Jakarta mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan menertibkan warga, mendidik anak-anak, dan membina warganya," kata Chico di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin, 12 Mei 2025.
Dibanding mengambil pendekatan militer, Chico menyampaikan Jakarta akan mengampanyekan kegiatan-kegiatan positif untuk warganya. Dia menyebut beberapa kebijakan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno telah menunjukkan kecenderungan tersebut.
Chico memberi contoh beberapa kebijakan positif yang mulai disediakan Pemerintah Provinsi Jakarta bagi warganya. Di antaranya seperti membuka taman-taman dan perpustakaan hingga malam hari. "Artinya membuka ruang bagi anak-anak untuk berkreasi di tempat yang seharusnya," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
