KETUA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan penolakan terhadap rencana pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kampus. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran bagi perguruan tinggi.
Athof, sapaan akrabnya, mengatakan penolakan itu bukan berarti menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara keseluruhan. Menurut dia, program tersebut memiliki landasan akademik yang kuat dan bisa bermanfaat jika dijalankan secara tepat.
“Masalahnya, jika tidak tepat sasaran, yang dikorbankan adalah fasilitas kampus yang tidak diperbaiki, biaya pendidikan yang makin tinggi, serta kesejahteraan dosen yang tetap terabaikan,” kata Athof saat dikonfirmasi, Senin, 4 Mei 2026.
Ia mengaku prihatin dengan rencana pembangunan SPPG di kampus, yang menurutnya mencerminkan kekeliruan dalam menentukan prioritas kebijakan pendidikan tinggi.
“Jika pengambil kebijakan menyadari kebutuhan utama kampus, seharusnya yang didorong adalah peningkatan dana riset dan kesejahteraan dosen, agar menghasilkan lulusan yang berkualitas,” ujarnya.
Athof menilai, kebijakan tersebut cenderung berorientasi jangka pendek. “Yang penting kebutuhan dasar terpenuhi, tapi ke depan lulusan tetap akan kesulitan bersaing di dunia kerja jika kualitas pendidikan tidak dibenahi,” tambahnya.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI ini juga mengkritik para pengambil kebijakan pendidikan tinggi yang dinilai tidak fokus pada akar persoalan.
“Negara gagal menciptakan lapangan kerja, tetapi justru menyalahkan kampus dan mahasiswa,” kata dia.
Menurut Athof, pendekatan seperti ini membuat pemerintah mendorong pendirian SPPG di kampus, alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan tinggi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti nakhoda yang salah mengambil arah. “Kebijakan pendidikan tinggi saat ini seperti kapal yang diarahkan keliru, lalu kesalahan itu dibebankan kepada kampus dan mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BEM FISIP UI, Raffael Harefa, menambahkan bahwa kebutuhan mendesak civitas akademika saat ini adalah peningkatan kesejahteraan, termasuk gaji dosen dan biaya kuliah yang kian mahal.
“Kalau tiba-tiba kampus diberi fasilitas dapur, ini menunjukkan prioritas yang keliru. Para pemangku kepentingan masih menghadapi banyak persoalan mendasar,” kata Raffael.
Ia juga menilai program MBG masih memerlukan banyak evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Menurut kami, langkah tersebut jadi terkesan terburu-buru. Seharusnya kesejahteraan civitas akademika diprioritaskan terlebih dahulu,” ujarnya.
Diketahui, Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi kampus pertama yang membangun SPPG. Fasilitas tersebut diresmikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto.
Brian sebelumnya meminta perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam program pemerintah, termasuk dalam pembentukan SPPG, dan tidak hanya menjadi penonton.
Pilihan Editor: Jika Kampus Mengelola Dapur MBG
