Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta.
Iklan
Info Event- DPRD DKI Jakarta be rkomitmen melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penyusunan regulasi dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Dalam penyusunan Ranperda KTR, DPRD akan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga Pemprov melalui Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,” ujar Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus, usai menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta (KPJ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis , 25 September 2025.
Dia juga menegaskan, DPRD DKI Jakarta membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahap pembahasan. “Rapat-rapat terkait Ranperda maupun panitia khusus terbuka untuk umum. Kami persilakan KPJ hadir menyaksikan langsung proses pembahasan,” kata Augustinus.
Iklan
Pekan depan Pansus KTR akan menggelar rapat. DPRD berkomitmen mengundang perwakilan KPJ agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi KPJ Pendy menyambut baik komitmen tersebut. Namun berharap pelibatan publik benar-benar terwujud. “Jangan hanya sebatas kata-kata. Libatkan mahasiswa, masyarakat, dan pihak lain karena ini menyangkut pendapatan masyarakat,”ujarnya.(*)
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Perda 5 Tahun 2025 Jadi Senjata Pemkot Bandung Atasi Reklame Ilegal
9 hari lalu
Perda 5 Tahun 2025 Jadi Senjata Pemkot Bandung Atasi Reklame Ilegal
Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame untuk menata reklame agar kota tampak lebih rapi, aman, nyaman, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya bocor karena reklame ilegal.
Mahasiswa Protes Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp 70 Juta
21 hari lalu
Mahasiswa Protes Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp 70 Juta
Pimpinan DPRD Jakarta berjanji akan mengevaluasi besaran tunjangan perumahan setelah diprotes mahasiswa.
HUT Kalsel ke-75, Gubernur Tetapkan RPJMD 2025-2029
35 hari lalu
HUT Kalsel ke-75, Gubernur Tetapkan RPJMD 2025-2029
Kalsel resmi menjadi Provinsi pertama di Indonesia yang mengesahkan RPJMD periode 2025-2029 sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Sambangi Warga Terdampak Banjir
9 Juli 2025
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Sambangi Warga Terdampak Banjir
Khoirudin mendengarkan langsung keluhan warga yang tinggal di belakang Kali Krukut, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang terdampak banjir akibat hujan deras.
DPRD DKI Terima Parlemen Victoria, Bahas Investasi dan Pendidikan
1 Juli 2025
DPRD DKI Terima Parlemen Victoria, Bahas Investasi dan Pendidikan
DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan Parlemen Victoria, Australia, untuk membahas kerja sama strategis di bidang pendidikan, perdagangan, energi hijau, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Komisi B DPRD Provinsi DKI JakartaTinjau Pembangunan IPALD di TB Simatupang
30 Juni 2025
Komisi B DPRD Provinsi DKI JakartaTinjau Pembangunan IPALD di TB Simatupang
Tujuan pembangunan untuk meningkatkan cakupan layanan akses sanitasi aman, sekaligus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) DKI Jakarta di sektor air limbah
YLKI Desak Pemprov Segera Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok
22 Juni 2025
YLKI Desak Pemprov Segera Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok
YLKI meminta Pemerintah Provinsis Jakarta segera mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Soroti SPMB Jalur Mutasi
11 Juni 2025
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Soroti SPMB Jalur Mutasi
Thamrin menemukan kasus surat pindah tugas orangtua siswa pada SPMB jalur mutasi yang direkayasa.
DPRD DKI Jakarta Perjuangkan Pemutihan Ijazah Warga Miskin
22 Mei 2025
DPRD DKI Jakarta Perjuangkan Pemutihan Ijazah Warga Miskin
DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program pemutihan ijazah untuk membantu warga tidak mampu menebus ijazah yang tertahan di sekolah.
Dinas Pendidikan Tak Paksa LSM Tanda Tangan Komitmen Pelaksanaan SPMB
9 Mei 2025
Dinas Pendidikan Tak Paksa LSM Tanda Tangan Komitmen Pelaksanaan SPMB
Sekretaris Dinas Pendidikan Jakarta Taga Radja Gah mengatakan pemerintah mengundang LSM untuk dukungan komitmen pelaksanaan SPMB sesuai regulasi.
