INFO TEMPO - Bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia, layar ponsel bukan lagi sekadar pintu menuju penghasilan tambahan. Ia telah menjadi gerbang utama yang menentukan apakah hari ini cukup untuk makan, membayar sewa, atau sekadar bertahan. Pergeseran itu berlangsung bertahap dan sebagian besar luput dari perhatian kebijakan.
Transportasi daring pada awalnya tumbuh dari semangat sharing economy. Kendaraan dan waktu yang belum dimanfaatkan dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Bagi pengemudi, fleksibilitas menjadi daya tarik utama. Bagi konsumen, teknologi menurunkan biaya pencarian dan memperluas pilihan layanan.
Dalam perkembangannya, model tersebut berubah. Pada fase gig economy, volume pesanan meningkat, insentif dan sistem penilaian semakin penting, dan algoritma mulai mengatur distribusi permintaan. Platform kemudian berkembang menjadi ekosistem yang lebih luas, mencakup logistik, pembayaran, dan pembiayaan. Kini, bagi sebagian pengemudi, platform bukan lagi sumber pendapatan tambahan, melainkan mata pencaharian utama.
Perubahan ini penting karena mengubah hubungan ekonomi di dalam ekosistem. Risiko pendapatan lebih mudah diserap individu selama pekerjaan melalui platform masih bersifat tambahan. Keadaan berbeda ketika sebagian besar penghasilan bergantung pada platform, karena perubahan tarif, komisi, insentif, maupun kebijakan algoritma langsung memengaruhi kemampuan pengemudi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Platform sebagai Infrastruktur Ekonomi
Ada dimensi lain yang jarang masuk ke dalam perdebatan mengenai komisi. Platform transportasi daring tidak lagi sekadar penyedia layanan transportasi. Platform telah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi Indonesia, sejajar dengan jaringan telekomunikasi dan sistem pembayaran. Jangkauannya menyentuh jutaan rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan konsumen.
Peran tersebut paling terlihat pada kemudahan masuknya. Hambatan untuk menjadi pengemudi jauh lebih rendah dibanding hampir semua pekerjaan formal, baik bagi orang yang kehilangan pekerjaan, baru berpindah kota, membutuhkan tambahan penghasilan, maupun belum memiliki pekerjaan formal.
Platform pada praktiknya bekerja sebagai jaring pengaman ekonomi digital, yaitu tempat orang memperoleh pendapatan ketika sektor formal belum menyerap mereka. Fungsi itu berjalan justru saat Indonesia berada di puncak bonus demografi, ketika angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada daya serap sektor formal.
Fungsi sebesar itu membawa konsekuensi. Gangguan pada satu platform tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada penghasilan harian banyak keluarga. Sektor yang menopang penghidupan sebanyak itu tidak dapat diperlakukan semata sebagai urusan bisnis privat. Kehadiran negara di sini merupakan konsekuensi dari fungsi tersebut, bukan campur tangan berlebihan.
Indikasi Market Failure
Pemerintah pada prinsipnya tidak perlu mengatur pasar yang bekerja dengan baik. Regulasi yang terlalu cepat justru dapat menghambat inovasi dan investasi. Intervensi seharusnya dimulai ketika terdapat indikasi market failure, yaitu ketika mekanisme pasar tidak lagi menghasilkan keseimbangan yang sehat bagi para pihak.
Platform digital memang menciptakan efisiensi, tetapi ketergantungan yang semakin tinggi dapat menghasilkan ketidakseimbangan posisi tawar. Platform memiliki data, teknologi, dan kemampuan menentukan aturan operasional. Pengemudi tidak memiliki informasi yang setara mengenai pembentukan harga, distribusi pesanan, maupun perubahan kebijakan.
Ketidakseimbangan tersebut berakar pada struktur pasar. Layanan ini dikuasai dua pemain besar, sementara efek jaringan membuat pesaing baru sulit masuk karena nilai layanan meningkat seiring bertambahnya pengguna. Platform berada pada posisi yang menentukan komisi sekaligus aturan operasional, sedangkan pengemudi memiliki pilihan yang terbatas.
Ketimpangan informasi terlihat pada cara kerja algoritma. Pengemudi tidak mengetahui bagaimana order dibagikan, tarif disusun, dan insentif ditetapkan, sementara penangguhan akun kerap terjadi tanpa klarifikasi yang memadai. Kondisi tersebut membuat mereka tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan pendapatan.
Persoalan lain berkaitan dengan biaya yang tidak masuk ke dalam perhitungan platform. Biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kuota data ditanggung sepenuhnya oleh pengemudi, sementara jam kerja yang panjang meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan biaya sesungguhnya selama beban itu ditanggung pengemudi dan masyarakat.
Kondisi tersebut pada akhirnya terlihat pada tingkat pendapatan. Pendapatan bersih pengemudi masih berada di bawah upah minimum, sementara jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan hari tua belum tersedia secara memadai. Pasar yang menuntut jam kerja panjang, tetapi belum mampu memberi pendapatan layak dan perlindungan dasar, sulit disebut sehat.
Tujuan intervensi bukan untuk memenangkan pengemudi atas platform. Pemerintah perlu menjaga alignment of interests. Bukan karena ini soal memilih pihak yang benar, melainkan karena ekosistem yang sehat bukanlah permainan zero-sum. Jika satu pihak tumbang, semua ikut runtuh. Pengemudi membutuhkan pendapatan memadai dan perhitungan transparan, konsumen membutuhkan harga wajar dan layanan aman, sedangkan platform membutuhkan ruang untuk berinvestasi dan tumbuh.
Distribusi Nilai dalam Ekosistem
Besarnya dampak ekonomi sebuah platform tidak otomatis berarti distribusi nilainya sudah optimal. Pertanyaannya sederhana, yaitu siapa yang menikmati nilai tersebut, apakah platform, pengemudi, mitra usaha, konsumen, atau Indonesia. Kontribusi ekonomi yang besar kerap dijadikan ukuran keberhasilan, padahal ukuran itu tidak menjelaskan bagaimana nilainya terbagi.
Pola pergeseran nilai ini dalam literatur disebut enshittification atau platform decay. Istilah tersebut menggambarkan proses ketika platform yang semula memberi banyak manfaat kepada pengguna dan mitranya perlahan menurunkan manfaat itu, lalu memindahkan nilai ekonominya kepada perusahaan dan pemegang saham.
Pola tersebut biasanya muncul setelah posisi platform cukup kuat dan pengguna maupun mitra sulit berpindah. Pengguna merasakannya sebagai harga yang naik dan promo yang menipis, sedangkan pengemudi merasakannya sebagai pendapatan bersih yang menurun.
Pembacaan tersebut perlu dilakukan secara berimbang. Sebagian pengurangan insentif memang diperlukan agar perusahaan tidak terus merugi, sebagian lain berkaitan dengan kenaikan biaya operasional dan investasi teknologi. Arah pergeserannya tetap perlu dicermati. Efisiensi dan keadilan distribusi merupakan dua hal yang berbeda, dan kebijakan publik berkepentingan pada keduanya.
Persoalan ini juga menyentuh pemaknaan hubungan kemitraan. Istilah mitra menyiratkan kedudukan yang setara, dan pada fase awal ekosistem memang dibangun bersama. Pengemudi ikut menumbuhkan trafik, kepercayaan, dan jangkauan layanan platform. Persoalannya muncul setelah nilai platform tumbuh besar, karena hasilnya tidak ikut dibagikan kepada pihak yang turut membangunnya.
Kemitraan pada akhirnya berjalan tidak berimbang. Pengemudi menanggung modal dan risiko layaknya pelaku usaha, tetapi tidak memiliki kendali atas harga, alokasi pekerjaan, maupun aturan main. Status mitra sekaligus membuat kewajiban tunjangan dan jaminan sosial tidak melekat sebagaimana pada hubungan kerja.
Memahami Angka 8 Persen
Angka 8 persen perlu dibaca dalam kerangka tersebut. Perdebatan tidak seharusnya berhenti pada apakah komisi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Persoalan sebenarnya terletak pada apakah struktur pembagian nilai memungkinkan seluruh ekosistem tetap berkelanjutan. Pendapatan bersih pengemudi menjadi bagian dari keberlanjutan pasar itu sendiri ketika pekerjaan platform telah menjadi mata pencaharian utama.
Komisi sendiri bukan satu-satunya persoalan. Pendapatan pengemudi, terutama untuk antaran makanan dan barang, juga dipengaruhi jumlah pesanan, waktu tunggu, biaya handling, pola insentif, dan mekanisme tarif. Pemerintah perlu mengukur beban efektif yang benar-benar dirasakan pengemudi, bukan sekadar angka dalam ketentuan. Kebijakan komisi karena itu perlu ditempatkan bersama transparansi pembayaran, standar operasional, dan mekanisme penyelesaian keberatan.
Rekomendasi yang paling mendasar adalah adanya jaminan penghasilan minimum bagi pengemudi. Besarannya perlu dihitung dari sumber daya yang mereka keluarkan, waktu yang benar-benar terpakai termasuk waktu tunggu dan penjemputan, serta risiko yang mereka tanggung selama bekerja di jalan. Perhitungan seperti ini menempatkan penghasilan pengemudi sebagai biaya wajar, bukan sisa setelah seluruh potongan diambil.
Negara lain menggunakan instrumen yang berbeda. Ada yang menekankan standar minimum pendapatan, perlindungan terhadap keputusan platform, atau transparansi pengelolaan algoritma. Indonesia tidak harus menyalin pendekatan tersebut karena struktur biaya, tingkat pendapatan, dan karakter pasar berbeda. Prinsipnya tetap dapat dipakai, yaitu ketika model ekonomi berubah, instrumen regulasinya juga perlu beradaptasi.
Menjaga Keberlanjutan Ekosistem
Penurunan pendapatan pengemudi berdampak melampaui pengemudi itu sendiri. Pergantian mitra dapat meningkat, jam kerja menjadi semakin panjang, dan kualitas pelayanan ikut menurun. Ruang usaha platform yang terlalu sempit juga membawa risiko sendiri, yaitu melemahnya investasi dan inovasi. Pembebanan biaya sepenuhnya kepada konsumen juga dapat menurunkan permintaan.
Intervensi pemerintah karena itu tidak ditujukan untuk menghukum aplikator. Pemerintah justru perlu menjaga keseimbangan posisi antara konsumen, aplikator, dan pengemudi sehingga tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi. Tidak ada pihak yang sedang dicari kesalahannya dalam pembahasan ini. Semua pihak, termasuk pemerintah, perlu menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai acuan bersama.
Teknologi telah mengubah perilaku pasar. Perubahan perilaku pasar kemudian mengubah hubungan ekonomi. Regulasi juga perlu mengevaluasi kembali asumsi yang digunakan sebelumnya ketika hubungan ekonomi berubah secara material.
Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah angka 8 persen sudah tepat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pengemudi memperoleh penghasilan wajar, konsumen tetap mendapat layanan baik, dan platform tetap memiliki insentif untuk tumbuh. Ekonomi digital Indonesia tidak hanya perlu besar, tetapi juga perlu sehat dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang membangunnya. (*)
Penulis: Edwin Hidayat Abdullah
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
