Giring soal Penulisan Ulang Sejarah RI Ditolak: Kami Terima Masukan

9 hours ago 11

CNN Indonesia

Jumat, 23 Mei 2025 05:00 WIB

Wakil Menteri Budaya Giring Ganesha merespon sejumlah pihak yang menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dan ingin menghentikan proyek tersebut. Wakil Menteri Budaya Giring Ganesha merespon sejumlah pihak yang menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dan ingin menghentikan proyek tersebut. (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri).

Makassar, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Budaya (Wamenbud) Giring Ganesha merespon sejumlah pihak yang menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dan ingin menghentikan proyek tersebut.

Menurut Giring penulisan ulang sejarah Indonesia ini merupakan program dari Kementerian Budaya dan akan memberikan ruang untuk mendengarkan seluruh masukan dari semua pihak-pihak yang terkait.

"Ini sudah bagian dari program kita, dan nanti kita akan mendengarkan semua masukan," ujar Giring usai mendampingi istri Wapres RI Selvi Gibran Rakabuming di Makassar, Kamis (22/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Giring menerangkan dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut turut melibatkan ratusan ahli sejarah dan berkomitmen penulisan itu akan melibatkan semua pihak tanpa ada yang dikecualikan.

"Sekarang sedang disusun 100 lebih ahli sejarah, tapi sabar dulu, Pak Fadli dan kami semua berkomitmen inklusif tapi kita tunggu. Memang lagi disusun," sebutnya.

Meski demikian, Giring enggan memastikan apakah penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan atau berdasarkan fakta-fakta yang telah ada.

"Pak Fadli yang bisa jawab ini. Yang jelas sudah jalan dan pasti akan terbuka untuk semua masukan-masukan," jelasnya.

Sebelumnya, Koalisi sipil yang terdiri dari sejarawan, aktivis, hingga arkeolog yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dan mendesak proyek ini dihentikan.

Hal tersebut disampaikan AKSI saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).

"Dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan 'sejarah resmi' Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia," ujar Ketua AKSI Marzuki Darusman saat membacakan pembukaan Manifesto Aksi.

(mir/sfr)

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |