JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pencopotan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). JPPI mengatakan langkah tersebut hanya menjawab persoalan individu, masalah tata kelola dan desain program dinilai belum tersentuh.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pergantian pimpinan BGN setelah penggeledahan oleh aparat penegak hukum lebih merupakan upaya pengendalian dampak untuk menjaga citra program unggulan pemerintah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program MBG, yang notabene adalah program legacy utama sang presiden," kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.
Namun, menurut dia, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar. "Pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," ujarnya.
JPPI menilai persoalan pertama terletak pada desain program yang dinilai bermasalah sejak awal. Menurut Ubaid, kritik publik terhadap MBG tidak semata-mata ditujukan kepada figur pimpinan BGN, melainkan pada rancangan program yang mengelola anggaran besar dengan sistem pengawasan yang dianggap belum kuat.
Ia menyebut munculnya dugaan kasus korupsi yang menyeret pimpinan lembaga semakin menguatkan kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan dana dalam program tersebut.
Selain itu, JPPI menyoroti dampak kasus hukum yang menimpa pimpinan BGN terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Menurut Ubaid, penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum berpotensi memicu krisis legitimasi di tingkat akar rumput.
"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," kata dia.
JPPI juga mengkritik kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada MBG. Organisasi tersebut menilai alokasi anggaran program itu berpotensi menggeser prioritas pendanaan sektor publik lain, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Menurut Ubaid, anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN semakin terdistorsi akibat kebutuhan pendanaan MBG. Kondisi itu, kata dia, berdampak pada pemenuhan kesejahteraan guru dan perbaikan sarana pendidikan yang masih membutuhkan perhatian.
"Bagi JPPI, pencopotan dan penggeledahan ini adalah tamparan keras bagi ambisi besar pemerintah. Langkah memecat pejabat lama tidak serta merta menyelesaikan masalah tata kelola yang mendasar," ujarnya.
JPPI kemudian mengajukan tiga rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, melakukan evaluasi total terhadap desain program MBG dengan mengubah pendekatan penerima manfaat menjadi lebih terarah kepada kelompok yang mengalami masalah gizi dan memiliki keterbatasan akses pangan.
Kedua, membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN secara transparan kepada publik sekaligus memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Ketiga, mengoreksi kebijakan anggaran agar alokasi untuk pendidikan dan kesehatan tidak tergerus oleh kebutuhan pendanaan program MBG.
"Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," kata Ubaid.
