3 hours ago
18
Ilustrasi menu MBG. Pelajar menyantap hidangan makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Pejaten Barat 01, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno mengingatkan tentang peran ahli gizi di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas memastikan kelayakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataannya berkaitan dengan dugaan keracunan yang dialami kepala SPPG Jati di Kabupaten Karanganyar.
“Sebetulnya kan di sana ada ahli gizi. Mereka yang harusnya mengasesmen lebih awal. Tidak harus kepala SPPG-nya,” kata Sumarno ketika diwawancara di Kantor DPRD Jateng dan dimintai tanggapan perihal kasus dugaan keracunan yang dialami ketua SPPG Jati Karanganyar, Jumat (14/8/2026).
Menurut Sumarno, isu yang muncul dalam pelaksanaan MBG salah satunya adalah besarnya kuantitas porsi makanan yang harus diolah dan disajikan oleh satu dapur. Dia berpendapat, menyiapkan sekitar 3.000 porsi makanan tentu membutuhkan pengaturan waktu dan sumber daya manusia yang memadai.
Sumarno mengungkapkan, dalam sejumlah kasus dugaan keracunan MBG, jarak antara waktu memasak hingga penyaluran dan penyajian terlalu panjang. “Durasinya mungkin agak terlalu lama. Sehingga kemarin kan sebenarnya juga identifikasinya ada beberapa ya karena agak lama itu akhirnya muncul bakteri,” ujarnya.
Dia menambahkan, Pemprov Jateng sebenarnya memiliki konsep pelaksanaan MBG saat program tersebut diluncurkan. Konsep tersebut dapat melonggarkan beban pengolahan dan penyajian makanan yang terlalu besar pada satu dapur. Caranya yakni dengan memberdayakan kantin sekolah.
“Kenapa dulu kita di Jawa Tengah mengajukan konsep MBG itu memberdayakan kantin sekolah? Karena kita di Jawa Tengah ini sudah ada program dinas pendidikan untuk kantin sehat. Kita juga sudah kerja sama dengan BPOM,” ucap Sumarno.
Kendati demikian, Sumarno menilai Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan MBG.
