INFO TEMPO – Hamparan sawah seluas 712 hektare Kabupaten Aceh Tamiang, perlahan mulai berubah. Setelah berbulan-bulan tertutup endapan lumpur akibat banjir bandang pada November 2025, alat berat kini mulai bergerak membersihkan sedimentasi yang selama ini melumpuhkan aktivitas petani.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut sedimentasi lumpur menjadi tantangan terbesar dalam pemulihan kawasan pertanian di daerah dataran rendah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di lowland (dataran rendah). Kita sudah mencatat titik-titiknya di tiga provinsi dan terus mempercepat penyelesaiannya,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Maret lalu.
Dalam data Satgas PRR pada 25 Mei 2026, pembersihan lumpur di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah 100 persen. Khusus “Serambi Mekkah” ada 650 lokasi yang telah bebas dari endapan.
Berkat kerja keras semua pihak ini, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Aceh Tamiang dapat mempercepat rehabilitasi sawah yang tersebar di Kecamatan Manyak Payed, Bendahara, dan Karang Baru. Program tahap pertama ini menelan anggaran lebih dari Rp 9,6 miliar.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanakbun Aceh Tamiang, Irwan Hadi, mengatakan pengerjaan fisik mulai berjalan di sejumlah titik seperti Desa Medang Ara, Paya Awe, Matang Tepa, hingga Alur Bemban.
“Hari ini pengerjaan dilakukan di Alur Bemban dan Paya Awe. Untuk di Kecamatan Karang Baru, progresnya sudah sekitar 16 hektare dengan fokus pada stripping atau pengurukan tanah lumpur,” ujar Irwan, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurut dia, proses stripping dilakukan secara selektif dengan fokus pada titik-titik sawah yang mengalami sedimentasi paling tebal akibat banjir. “Sawah yang di-stripping tidak seluruhnya, melainkan hanya titik-titik dengan endapan lumpur yang tebal. Di Desa Medang Ara misalnya, dari 28 hektare lahan milik dua kelompok tani, hanya belasan hektare yang dikeruk lumpurnya,” ucapnya.
Selain pembersihan lumpur, rehabilitasi juga mencakup perapian pematang, normalisasi saluran air, perbaikan tanggul, hingga pemulihan pompa air yang rusak akibat bencana. Semua biaya pengerjaan termasuk dalam anggaran Rp 9,6 miliar.
Tantangan yang mengemuka, Irwan melanjutkan, adalah ketersediaan alat berat. “Kami kesulitan mencari bulldozer karena daerah lain seperti Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Timur, juga sedang melaksanakan program serupa,” tutur dia.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tetap berupaya mempercepat rehabilitasi agar sawah masyarakat dapat kembali ditanami dalam waktu dekat. Akselerasi tersebut sejalan dengan target pemerintah pusat agar lahan pertanian bisa kembali produktif sebelum puncak kemarau panjang tahun ini.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir yang juga sekretaris Satgas PRR saat rapat koordinasi Satgas PRR bersama pemerintah daerah terdampak pada 30 April 2026.
Adapun Pemkab Aceh Tamiang menargetkan rehabilitasi sawah seluas 2.673 hektare dapat rampung pada 31 Juli 2026. Pengerjaan saat ini, 712 hektare, baru sekitar 26 persen. Pemkab berusaha mengejar sisanya di Tahap 2 agar janji itu terpenuhi.
Bagi Abdul Karim, 50 tahun, program rehabilitasi ini menjadi harapan baru setelah sawah miliknya di kawasan Blang Palas, Desa Alur Bemban, tertutup lumpur setinggi 20 hingga 30 sentimeter.
“Kami sama sekali tidak bisa mengolah tanah, bahkan untuk sekadar membajak pun tidak bisa. Dengan adanya bantuan pembersihan lahan ini, kami punya harapan baru untuk turun ke sawah dan menanam kembali,” ujar Karim.
Selama sawahnya belum dapat digarap, Karim terpaksa bekerja serabutan dengan memanfaatkan keahlian memperbaiki sepeda motor dan mesin milik warga sekitar demi memenuhi kebutuhan keluarganya. (*)
