KELANGKAAN solar bersubsidi dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Pulau Sumatera dalam sebulan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan mulai mengganggu operasional sektor logistik serta angkutan umum antarkota antarprovinsi (AKAP).
Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan, mengatakan intensitas kelangkaan semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Menurut dia, laporan antrean kendaraan hampir setiap hari diterima dari berbagai daerah. "Bahkan hampir setiap jam ada video yang masuk ke grup percakapan kami terkait antrean solar," kata Adnan saat dihubungi, Jumat, 10 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adnan mengirimkan puluhan video yang memperlihatkan antrean bus dan truk di sejumlah kota, seperti Padang, Bukittinggi, Jambi, Medan, Palembang, hingga Lampung. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Sumatera. Sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi juga dilaporkan mengalami kelangkaan solar bersubsidi.
"Kelangkaan solar ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan selalu berulang. Namun, kondisinya semakin parah dalam sebulan terakhir," ujarnya.
Adnan menilai kelangkaan solar atau biosolar bersubsidi semakin masif sejak diberlakukan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina. Menurut dia, penerapan sistem tersebut masih menyisakan banyak persoalan di lapangan sehingga belum berjalan efektif.
Ia mengatakan pengawasan terhadap penggunaan barcode masih lemah sehingga dugaan penyalahgunaan belum dapat ditekan. Selain itu, kuota pembelian yang tercatat dalam barcode disebut kerap hilang tanpa penjelasan. Sementara pemilik barcode yang diblokir seringkali tidak memperoleh pemberitahuan maupun alasan yang jelas.
Adnan juga menyoroti lambannya penanganan pengaduan dari pusat layanan (call center) ketika pengguna menghadapi kendala di lapangan. Di sisi lain, ia menilai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barcode MyPertamina belum tegas sehingga berbagai persoalan terus berulang.
Organda, kata dia, telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada PT Pertamina Patra Niaga. "Namun jawabannya hanya normatif, yakni akan memaksimalkan distribusi ke SPBU," katanya.
Selain persoalan barcode, Adnan mengaku memperoleh informasi dari sejumlah pengelola SPBU bahwa pasokan biosolar yang diterima tidak sesuai dengan volume yang mereka ajukan. Ia mencontohkan, SPBU yang mengajukan pasokan sebanyak 32 kiloliter hanya menerima sekitar 18 kiloliter. Selain volume berkurang, waktu pengiriman juga tidak menentu sehingga stok di SPBU lebih cepat habis.
Adnan menambahkan, kelangkaan lebih sering terjadi di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan dan perkebunan dalam skala besar. Ia menduga kelangkaan dipicu oleh penyaluran yang tak tepat sasaran. “Indikasinya seperti itu,” kata dia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, mengatakan kelangkaan solar bersubsidi untuk angkutan barang bukan persoalan baru. Menurut dia, masalah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah wilayah Indonesia timur. Namun persoalan itu dibiarkan tanpa solusi konkrit.
Trismawan menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan pasokan solar bersubsidi kerap langka. Salah satunya adalah dugaan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan yang beroperasi di sektor pertambangan dan industri.
Trismawan menilai perbedaan harga yang lebar antara solar bersubsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya penyalahgunaan. Selain itu, ia menilai infrastruktur SPBU di sejumlah daerah belum memadai untuk melayani angkutan barang. Banyak SPBU memiliki area pelayanan dan kapasitas penyimpanan bahan bakar yang relatif kecil karena sejak awal dirancang untuk melayani kendaraan penumpang, bukan truk logistik.
Trismawan juga menyebut sistem distribusi biosolar masih belum efisien sehingga pasokan kerap tidak mampu mengikuti kebutuhan di lapangan. "Di Sumatera dan Jawa semakin masif pembangunan kawasan industri dan pusat komersial yang berdampak pada bertambahnya jumlah angkutan barang yang membutuhkan lebih banyak BBM," kata dia.
Tempo telah mengirimkan sejumlah pertanyaan kepada Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Dumatubun, terkait penyebab kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk dugaan berkurangnya pasokan ke SPBU, evaluasi distribusi, hingga langkah mitigasi agar persoalan tidak berulang.
Namun, Roberth belum menjawab daftar pertanyaan tersebut. Dalam balasan singkat melalui pesan tertulis, ia hanya menyebut kelangkaan diduga disebabkan distribusi biosolar yang tidak tepat sasaran. "Dugaan distribusi tidak tepat sasaran ya," kata Roberth.
Saat ditanyai lebih lanjut, Roberth tidak merinci penyebab distribusi yang disebut tidak tepat sasaran tersebut maupun langkah yang ditempuh Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi kelangkaan solar di sejumlah wilayah.
