PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan tidak masalah dengan wacana impeachment atau pemakzulan presiden. Namun, kata dia, mekanismenya harus sesuai dengan prosedur demokrasi di Indonesia.
Prabowo membahas pandangannya tersebut saat berpidato dalam rapat kerja dengan jajaran kementerian, lembaga, dan BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 8 April 2026. Ketua Umum Partai Gerindra ini awalnya membahas soal konsensus di Indonesia yang memilih demokrasi sebagai sistem bernegara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo mengatakan kesepakatan berdemokrasi sudah dicapai sejak era para pendiri bangsa. "Jadi, saudara-saudara, kondisi seperti ini kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah," kata Prabowo saat berpidato.
Dalam sistem demokrasi, dia mengatakan, pemerintah yang dinilai tidak baik bisa diganti. Caranya, Prabowo berujar, melalui mekanisme yang baik dan damai lewat pemilihan umum.
Selain itu, kata dia, mekanisme lainnya untuk mengganti pemerintahan dalam demokrasi adalah lewat pemakzulan. "Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran," tutur mantan menteri pertahanan ini.
Dalam mekanisme pemakzulan, Prabowo berujar berbagai cabang kekuasaan harus terlibat. Di antaranya lewat pengujian di Mahkamah Konstitusi, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Ada salurannya," ucap Prabowo.
Prabowo menyoroti beberapa presiden Indonesia telah turun melalui mekanisme pemakzulan. Di antaranya Presiden Pertama Soekarno dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Prabowo juga menyebut Presiden ke-2 Suharto, yang mengundurkan diri setelah rangkaian demonstrasi pada 1998, turun dari jabatannya dengan damai.
Isu pemakzulan sebelumnya ramai dibahas setelah pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menyatakan bahwa cara menyelamatkan Indonesia adalah dengan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Saiful ketika itu berbicara dalam acara halal bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Beranda Utan Kayu pada Selasa, 31 Maret 2026. Acara itu digelar sebagai ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi bagi para pengamat dari berbagai latar belakang. Selain Saiful Mujani, acara itu dihadiri pula oleh Feri Amsari, Islah Bahrawi, hingga Ubedilah Badrun.
Saiful menjadi pembicara penutup dalam forum tersebut. Saat itu, Saiful menyebut Presiden Prabowo tidak presidensial. Menurut dia, Prabowo sudah tidak mempan jika diberikan saran-saran perbaikan.
“Kalau menasihati Prabowo enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ucap Saiful.
Kata Saiful, cara “menjatuhkan” Prabowo ini tidak bisa dilakukan melalui prosedur formal berupa pemakzulan lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi dia, satu-satunya cara adalah masyarakat mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. “Menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan,” kata Saiful.
Pernyataan Saiful Mujani disinggung oleh sejumlah pihak, salah satunya Hasan Nasbi. Mantan Kepala Kantor Kepresidenan itu menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan provokasi.
Menurut dia, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan di tengah kondisi global saat ini. Hasan menilai ada kecenderungan menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi. "Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi," kata Hasan dalam keterangannya, melansir Antara pada Selasa, 7 April 2026.
Hasan berpendapat tindakan provokasi untuk memakzulkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Menurut dia, yang dilakukan Saiful Mujani dengan mengajak publik menjatuhkan Prabowo didasari atas perasaan pribadi.
Saiful kemudian membantah melakukan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto imbas pernyataannya dalam acara halal bihalal bersama sejumlah pengamat. Dia mengatakan pernyataannya itu sebagai sikap dan partisipasi politik yang disampaikan di depan banyak orang. “Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo,” kata dia dalam keterangannya pada Selasa, 7 April 2026.
Saiful mengatakan pernyataannya itu harus dimaknai sebagai aksi damai. Dia berujar partisipasi politik itu kerap ditujukan untuk kepentingan umum dengan berbagai bentuk.
