TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan delapan strategi bidang ekonomi dan sosial untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Sri Mulyani telah menyampaikan strategi kebijakan tersebut dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 20 Mei 2025.
“Dengan terlaksananya delapan strategi kebijakan tersebut, niscaya dan Insya Allah fondasi ekonomi Indonesia akan terus terjaga tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Sri Mulyani di Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, delapan strategi tersebut yakni:
1. Memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas dan menjaga kestabilan harga komoditas pangan, demi tercapainya kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas (lifting), menjaga harga energi tetap stabil, mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, serta menekan emisi gas rumah kaca. Termasuk dalam strategi ini adalah peningkatan nilai tambah kelapa sawit lewat kelanjutan program B40 menuju transisi ke B50.
3. Meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya membentuk generasi yang sehat dan produktif sejak dini. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Menyediakan pendidikan yang berkualitas dan kompetitif dengan cara memperkuat sekolah unggulan dan sekolah rakyat, memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan angka partisipasi PAUD dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas guru dan pendidikan vokasi. Untuk mendukung ini, anggaran pendidikan pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun.
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan guna menunjang produktivitas, melalui perluasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pemberian bantuan gizi kepada balita serta ibu hamil. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan tahun 2026 sebesar Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun.
6. Memperkuat pembangunan pedesaan serta memberdayakan koperasi dan UMKM, antara lain dengan mempercepat pembentukan desa mandiri dan memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
7. Memperkokoh sistem pertahanan nasional untuk mewujudkan kedaulatan negara sebagai fondasi dalam mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan politik demi terciptanya kesejahteraan yang merata.
8. Mendorong peningkatan investasi dan daya saing perdagangan global dalam rantai nilai global (global value chain) yang lebih kokoh. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembentukan Danantara guna memperkuat sinergi, daya saing, dan daya tarik BUMN di kancah nasional maupun internasional.
