1 hour ago
16
Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina memastikan siap mengikuti arahan pemerintah terkait kebijakan pemangkasan subsidi energi dalam RAPBN 2027. Penerapan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan Pertamina sebagai badan usaha akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah diperlukan dalam penerapan dan pemberlakuannya.
“Pertamina sebagai badan usaha pastinya akan mengikuti arahan dari pemerintah. Adapun penerapan dan pemberlakuan pasti berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator,” kata Roberth kepada Republika, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelumnya menyepakati pemangkasan alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 11,44 triliun. Anggaran subsidi energi yang semula direncanakan Rp 272,95 triliun menjadi Rp 261,50 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyesuaian anggaran tersebut terutama dipengaruhi perubahan asumsi harga minyak dunia yang diproyeksikan lebih rendah. Dari sisi volume penyaluran energi, penurunannya dinilai tidak terlalu besar.
“Karena harga minyak dunia yang turun asumsinya. Ada penurunan sedikit-sedikit, tapi kalau dari sisi volume, nggak terlalu banyak (turunnya),” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Pemerintah, lanjut Menkeu, masih akan melihat perkembangan kondisi ke depan untuk menentukan apakah diperlukan efisiensi anggaran lebih lanjut. Untuk saat ini, revisi subsidi energi terutama didorong oleh penurunan proyeksi harga minyak dunia.
“Nanti kita lihat ke depan, kalau kita perlu berhemat seperti apa. Tapi untuk sekarang sih utamanya turun karena harga minyak dunia diprediksikan turun, lihat asumsinya,” jelas Purbaya.
Penurunan anggaran terutama terjadi pada subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG 3 kg. Alokasi untuk kedua jenis subsidi tersebut turun dari Rp 142,8 triliun menjadi Rp 131,39 triliun.
