TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa nasional dan fenomena sosial masih terus menarik perhatian publik. Mutasi anak Jenderal (Purn) Try Sutrisno yang diduga berkaitan dengan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca. Kemudian, ada pula pemberitaan tentang perayaan Hari Buruh 2025, hingga asal usul di balik munculnya usulan memakzulkan Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut tiga pemberitaan terpopuler di Nasional pada Kamis, 1 Mei 2025 yang dirangkum Tempo:
Mutasi Anak Try Sutrisno Disorot Seusai Isu Pemakzulan Gibran
Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi anak Try Sutrisno, Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, menuai sorotan publik. Posisi Kunto digeser dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat Kunto.
“Mutasi Kunto dapat dikatakan beraroma politis yang kuat. Karena ia dimutasi setelah ramai beredar soal penandatanganan pernyataan pendapat dari Forum Purnawirawan TNI, yang juga melibatkan ayah dari Kunto yakni Jenderal (Purn) Try Sutrisno,” kata Karel Susetyo, pengamat politik sekaligus CEO Point Indonesia, dalam keterangannya, dikutip Kamis, 1 Mei 2025.
Selain Kunto, sebanyak 236 perwira tinggi dan menengah dimutasi pada 29 April 2025. Letjen Kunto, yang kini digantikan oleh Laksamana Muda Hersan dari matra laut, merupakan putra dari mantan wakil presiden periode 1993-1998, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
Nama Try kembali mencuat ke publik setelah menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang berisi delapan tuntutan politik, termasuk seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau memang pergantian itu disebabkan oleh hal tersebut, tentunya ini tidak sesuai dengan sistem meritokrasi yang menjadi basis pembinaan karir di TNI selama ini. Apalagi TNI terkenal dengan pembinaan karir dan SDM-nya yang bisa dibilang terbaik di Indonesia,” tutur Karel.
Sebelumnya, Kepala Pusat PeneranganTNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa mutasi dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 ini, bagian dari proses rutin dalam sistem pembinaan karier militer. Dari total 237 perwira yang dimutasi, 109 berasal dari Angkatan Darat, 64 dari Angkatan Laut, dan 64 dari Angkatan Udara.
Hari Buruh 2025: Massa Mulai Penuhi Kawasan Monumen Nasional
Sejak pukul 06.30 WIB, masa aksi mulai berdatangan ke kawasan Monumen Nasional di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025. Massa aksi datang menggunakan berbagai moda transportasi, termasuk bus, dari daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan Jakarta.
Aksi ini dihadiri oleh berbagai konfederasi buruh dan pekerja, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). KSPSI tampak mencolok dengan bendera dan logo serikat berwarna biru, sementara serikat lainnya juga mempersiapkan peralatan untuk aksi.
Aksi ini menjadi wadah bagi buruh dan pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait berbagai isu ketenagakerjaan, seperti upah layak dan jaminan sosial.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan ada enam isu penting yang diusung dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah menghapus outsourcing (tenaga alih daya), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), upah yang layak, dan perlindungan buruh dengan mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta pada Kamis, 24 April 2025, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Said mengatakan bahwa tuntutan juga mencakup perlindungan hak pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Berikutnya, pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Lebih lanjut, dia menuturkan, kemungkinan terdapat sebanyak 200 ribu buruh dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Purwakarta, Karawang, Serang, hingga Cilegon yang bakal hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas.
Kemudian, para buruh di setidaknya 30 provinsi juga bakal menggelar aksi yang sama di masing-masing daerah. Peringatan tersebut, lanjut dia, diisi dengan panggung orasi hingga kegiatan terkait perjuangan isu-isu buruh.
“Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi 1,2 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ucap Said.
Asal-usul Munculnya Tuntutan Pemakzulan Gibran
Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada media April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat kabinet Prabowo-Gibran memasuki bulan ketujuh pemerintahan mereka.
Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran.
"Semua yang kami sampaikan adalah untuk membantu pemerintahan serta bangsa dan negara," kata mantan komandan Komando Pasukan Khusus, Sunarko, kepada Tempo pada Senin, 28 April 2025.
Prabowo, melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan Prabowo berterima kasih atas usul mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran.
Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan presiden Joko Widodo, dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025. Eks komandan pasukan khusus, Sunarko, membacakan sikap yang juga ditandatangani oleh 332 pensiunan perwira menengah dan perwira tinggi TNI.
Sunarko mengklaim para purnawirawan TNI telah mengkaji usulan-usulan itu, termasuk soal pemakzulan Gubran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapat banyak masukan dari masyarakat. "Pernyataan ini juga berasal dari aspirasi masyarakat, tidak hanya purnawirawan," ucap Sunarko.
Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Menurut Sunarko, kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalhkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden.
Sunarko berujar salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024.
Pelanggaran itu dia nilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat usia calon presiden-wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden.
Seorang anggota forum pensiunan TNI menyebut usul pemakzulan Gibran sudah menjadi pembicaraan mereka sejak pilpres 2024. Keinginan mengusulkan wacana itu menguat setelah muncul akun media sosial bernama Fufufafa yang diduga milik Gibran. Dugaan itu membuat forum menilai Gibran tidak layak menjadi pemimpin negara.
Akun Fufufafa pernah mengunggah konten dengan sentimen negatif kepada Prabowo menjelang pilpres 2014 dan 2019. Prabowo bersaing dua kali dengan Jokowi dalam kedua Pilpres tersebut. Gibran membantah memiliki akun Fufufafa.
Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tak sejalan dengan asta cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo.
Dani Aswara dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
