3 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai bagian dari upaya menekan laju inflasi nasional. Beragam intervensi dilakukan untuk memastikan keseimbangan harga antara petani, pedagang, dan konsumen, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Langkah-langkah tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (6/10/2025). Dalam forum tersebut, NFA memaparkan kondisi terkini harga komoditas pangan strategis dan pelaksanaan berbagai program stabilisasi di lapangan.
Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, menjelaskan, berdasarkan data Panel Harga Pangan per 5 Oktober 2025, sejumlah komoditas di tingkat produsen menunjukkan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau Harga Acuan Pembelian (HAP). Antara lain ayam ras hidup Rp22.836 per kilogram, bawang merah Rp22.745 per kilogram, dan kedelai biji kering lokal Rp9.588 per kilogram. Sementara di tingkat konsumen, harga beras premium tercatat Rp15.941 per kilogram, beras medium Rp13.817 per kilogram, Minyakita Rp17.457 per liter, dan jagung pipil kering Rp6.657 per kilogram, atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Fluktuasi ini menjadi perhatian utama kami. NFA berkomitmen menjaga keseimbangan antara petani, pedagang, dan konsumen melalui intervensi yang tepat sasaran,” ujar Nita dalam rapat yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut, dikutip Selasa (7/10/2025).
Salah satu langkah konkret NFA adalah stabilisasi harga kedelai lokal di tingkat petani, khususnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mekanisme Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), NFA telah menyalurkan 57.000 kilogram kedelai dari wilayah surplus ke daerah defisit. Penyaluran tersebut mencakup bantuan transportasi ke sejumlah asosiasi pengrajin tahu-tempe, di antaranya GCU Kopti Bogor (10.000 kg), Kopti Indramayu (10.000 kg), PT Putra Permata Pacific Sukoharjo (9.000 kg), FKS Semarang (18.000 kg), dan GCU Jakarta (10.000 kg). Dinas Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten turut mengawal proses agar harga di tingkat petani tetap stabil.
Di sisi lain, NFA juga melakukan evaluasi mutu terhadap beras SPHP menyusul laporan penurunan kualitas di beberapa gudang Bulog. Berdasarkan data 2 Oktober 2025, stok beras Bulog mencapai 3,84 juta ton dengan 29.990 ton di antaranya mengalami penurunan mutu (3.000 ton beras domestik dan 26.890 ton impor). Sebanyak 1,45 juta ton atau 37,95 persen dari total stok memiliki usia simpan lebih dari enam bulan dan akan direproses sebelum disalurkan kembali.
Sebagai bagian dari stimulus ekonomi triwulan II 2025, pemerintah juga melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Oktober–November 2025, ditambah bantuan Minyakita dua liter per KPM per bulan. Penyaluran ini didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta diatur melalui Keputusan Kepala NFA Nomor 206/2025, 212/2025, dan 213/2025.
Realisasi penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli 2025 telah mencapai 363.959 ton atau 99,57 persen per 3 Oktober 2025, dengan unggah dokumen mencapai 98 persen. Sementara realisasi SPHP beras hingga 4 Oktober 2025 tercatat 438.536 ton atau 29,24 persen dari target tahunan. Sepanjang Januari–Oktober 2025, NFA bersama mitra juga telah melaksanakan 9.582 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.
Menurut Nita, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi nasional menjaga kestabilan harga pangan dan menekan inflasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
“Kami terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga distribusi untuk memastikan pasokan terjaga dan harga stabil. Pengendalian inflasi tidak hanya melalui intervensi harga, tetapi juga penguatan sistem logistik, pengawasan mutu, serta penyediaan data yang akurat dan real time,” jelas Nita.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sejumlah komoditas menjadi penyumbang deflasi pada September 2025, seperti bawang merah, tomat, bawang putih, cabai rawit, dan beras. Sementara kenaikan harga emas perhiasan menjadi faktor utama inflasi nasional selama 25 bulan berturut-turut sejak September 2023.
“Komoditas beras justru menjadi salah satu peredam inflasi pada September 2025, karena mengalami deflasi setelah beberapa bulan sebelumnya terus naik,” ungkap Amalia.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Ia menyebut bantuan pangan beras sebagai bagian dari kebijakan penebalan bantuan sosial di sektor pangan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan ini sebagai paket kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arief.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menambahkan, keberhasilan pengendalian inflasi merupakan hasil kerja keras lintas sektor yang perlu terus diperkuat. Ia mencontohkan operasi pasar beras dan minyak goreng yang berhasil menekan harga dalam beberapa pekan terakhir.
“Beberapa minggu lalu, kita intensif melakukan operasi pasar untuk beras dan minyak goreng. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat hingga harga kedua komoditas itu kini turun,” kata Tomsi.
Adapun proyeksi neraca pangan nasional 2025 menunjukkan ketersediaan pangan dalam kondisi aman, meski beberapa komoditas seperti bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi masih membutuhkan impor karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional.
Sebagai langkah tambahan, NFA juga meluncurkan program SPHP jagung sejak 23 September 2025 dengan target 52.400 ton untuk 2.109 peternak ayam ras petelur skala mikro, kecil, dan menengah hingga akhir Oktober. Harga jagung ditetapkan Rp5.000 per kilogram di gudang dan Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak, dengan subsidi Rp1.500 per kilogram.
Untuk mengatasi kenaikan harga cabai merah keriting yang sempat menyentuh Rp52.765 per kilogram di tingkat produsen, NFA melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha pada 23 September 2025. Langkah lanjutannya meliputi pembinaan petani champion oleh Kementerian Pertanian serta pengawasan peredaran bibit cabai palsu di lapangan.
Nita menutup paparannya dengan menyampaikan optimisme terhadap hasil kerja bersama lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media menjadi fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.
