TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu bertemu dengan para pemimpin partai politik untuk membahas rencana pembahasan paket Undang-Undang Politik. Menurut Doli, paket UU Politik sesuai dengan ide Prabowo untuk pembenahan sistem politik.
“Saya kira harus dimulai dari Pak Prabowo mengkongkritkan apa yang pernah disampaikannya ke publik,” kata Doli melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Senin, 19 Mei 2025. Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, setelah ada konsensus di antara pimpinan partai politik, mekanisme formal ketatanegaraan melalui pembahasan di DPR bisa dimulai. “Pimpinan DPR menentukan, baru membahas substansi apa yang perlu diubah.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembahasan untuk menyusun aturan Paket Politik dimungkinkan melalui perubahan UU Pemilu. Baleg DPR menyepakati revisi UU Pemilu masuk daftar Prolegnas Prioritas 2025 dalam rapat pada 18 November 2024. Namun belakangan Baleg dan Komisi II DPR tarik menarik sama-sama ingin membahas revisi UU tersebut.
Menurut Doli, tidak ada tarik menarik dalam rencana pembahasan Revisi UU Pemilu dengan Komisi II. Dia juga tidak mempermasalahkan siapa yang akan menyusun UU Politik tersebut. Lulusan Universitas Padjajaran ini hanya mendorong supaya rencana ini segera dibahas.
"Ini sebetulnya tergantung konsensus politik saja. Undang-undang pemilu itu dibahas jauh sebelum Pemilu. Karena nanti jadi isu lagi. Kalau 2026, ini ribut lagi,” kata Doli. Wakil Ketua Umum Golkar bidang pemenangan Pemilu wilayah Sumatera ini mengklaim, salah satu urgensi pembahasan UU Paket Politik sekarang adalah supaya ada partisipasi bermakna bagi publik.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus mengungkapkan ada kemungkinan UU Paket Politik bakal dibahas tahun depan. “Kabarnya karena berpotensi memicu perdebatan, akan dibahas 2026,” katanya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu ini, melalui pesan pendek kepada Tempo pada Senin, 19 Mei 2025.
Deddy berpandangan penyusunan revisi paket UU Politik itu harus bersifat menyeluruh, untuk menghasilkan pemerintahan efektif dan legislasi yang berkualitas. Oleh karena itu, menurut Deddy, rencana itu harus dikaji secara mendalam dan melampaui kepentingan perorangan, kelompok maupun golongan tertentu. PDIP akan membahas substansi perubahan UU Paket Politik dalam Kongres partai yang akan digelar pada tahun ini.
Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin tidak mau banyak berkomentar saat dikonfirmasi soal progres revisi Undang-Undang Pemilu yang memungkinkan pembuatan paket UU Politik. “Semoga demikian,” katanya melalui pesan pendek kepada Tempo pada Senin, 19 Mei 2025, saat ditanya kemungkinan pembahasan paket UU Politik tahun depan. Zulfikar juga irit bicara saat ditanya soal pembahasan Revisi UU Pemilu yang mandek DPR.
Pembenahan Sistem Politik Disuarakan Lagi oleh Bahlil
Salah satu isu yang menjadi kontroversi dalam wacana penyusunan paket UU Politik adalah mengenai wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh DPRD. Ide ini didukung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pakar kepemiluan dan pegiat pemilu memandang sistem itu sebagai kemunduran, karena berpotensi menghilangkan suara rakyat dalam pemilihan langsung.
Prabowo pernah menyinggung sistem politik di Indonesia mahal dan tak efisien bila dibandingkan dengan negara tetangga. Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat sambutan di acara puncak HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
Belakangan Ketua Umum Partai Golkar kembali mendengungkan hal yang sama. Menyinggung soal biaya politik mahal, Bahlil menyatakan punya ide soal sistem politik baru saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di Yogyakarta Minggu, 18 Mei 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menyatakan sudah menyampaikan idenya kepada Prabowo.
Adapun rencana pertemuan Prabowo dengan ketua umum partai politik juga didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB bidang pendidikan, Syaiful Huda, meyakini pertemuan Presiden Prabowo dengan ketum parpol itu dapat mengatasi perbedaan yang ada.
“Pertemuan akan menyudahi masalah teknis dalam proses legislasi nanti,” kata Huda dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Senin, 19 Mei 2025. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Barat ini mengatakan ketum parpol baik yang ada di luar maupun di dalam pemerintahan perlu mendiskusikan UU Paket Politik ini.
Menurut Huda, di Koalisi Indonesia Maju, sejauh ini belum ada agenda resmi rencana pertemuan ketum parpol. “Sejauh ini mungkin sifatnya masih sharing,” kata dia.
