PEMERINTAH Indonesia menggaet Takeda untuk memperkuat ekosistem industri plasma Indonesia dan memperluas akses produk obat derivat plasma (PODP) di Indonesia untuk menyelamatkan nyawa. "Pemerintah ingin membangun industri strategis di sektor kesehatan dan memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pengobatan penting dan inovatif," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 16 Juli 2026.
Kerja sama ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kesehatan, namun juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi Industri/BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Budi berharap kemitraan dengan Takeda ini bisa memperkuat sistem kesehatan nasional. “Kami berharap dapat memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan kesehatan di masa depan," kata Budi.
Budi menetapkan Takeda sebagai industri farmasi yang dapat menyelenggarakan fraksionasi plasma untuk memproduksi akses produk obat derivat plasma. Hal ini memungkinkan perusahaan itu melakukan kegiatan pengumpulan plasma dan proses fraksionasi secara bertahap sebagai bagian dari pembangunan ekosistem industri plasma nasional. Harapannya, kerja sama ini bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan terkait plasma, teknologi pengumpulan plasma, serta manufaktur dan inovasi biofarmasi. Inisiatif jangka panjang ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara.
Seperti dilansir Antara Budi menjelaskan percepatan hilirisasi ini didorong oleh krisis yang terjadi saat pandemi COVID-19, dimana Indonesia mengalami kelangkaan parah alat pelindung diri (APD), masker, reagen PCR, vaksin, hingga obat-obatan esensial akibat ketergantungan pada produk impor.
"Di masa pandemi, masyarakat sangat kesulitan dan harus membayar mahal untuk mendapatkan obat-obatan esensial kategori Plasma Derived Products (PDP), seperti Albumin, IVIG, Faktor-8, dan Faktor-9," ujarnya pada Jumat 17 Juli 2027.
PDP merupakan obat penunjang daya tahan tubuh dan pembekuan darah. Obat ini diproduksi melalui proses hilirisasi pemisahan (fraksionasi) plasma dari darah manusia.
“Sebagai negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia, kita sebenarnya memiliki sumber daya bahan baku darah yang sangat melimpah untuk diolah secara mandiri menjadi PDP. Ini yang sedang kita hilirisasi,” katanya.
Untuk merealisasikan kemandirian tersebut, Kemenkes telah merelaksasi regulasi terkait pembangunan pabrik plasma sejak 2023.
President Plasma-Derived Therapies Takeda Ramy Riad mengatakan kerja sama ini membuat timnya memperluas akses terhadap PODP sekaligus mendukung pembangunan ekosistem plasma yang berkelanjutan di Indonesia. "Sejak menghadirkan PODP pertama kami di Indonesia pada awal tahun ini hingga investasi dalam infrastruktur industri plasma dari hulu ke hilir,” kata Ramy.
Ia berharap pengalaman global timnya dapat mendukung tujuan jangka panjang Indonesia dalam meningkatkan layanan kesehatan, menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi. “Serta memperkuat ketersediaan layanan dan pengobatan yang menyelamatkan serta menopang kehidupan pasien," katanya.
Sebagai tahap pengembangan awal, Takeda berinvestasi hingga USD30 juta (sekitar Rp 539 miliar) dalam jangka waktu dua tahun untuk membangun beberapa bank plasma di Indonesia. Hasil dari tahap pengembangan awal ini akan menjadi dasar bagi Takeda dan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi kelayakan model operasional sebelum dikembangkan menjadi jaringan bank plasma nasional.
Seluruh bank plasma akan memanfaatkan pengalaman global Takeda dalam pengelolaan donor plasma serta menerapkan standar mutu dan regulasi internasional. Inisiatif ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja baru, termasuk bagi tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan transfer pengetahuan.
Ramy pun mengatakan akan mengkaji potensi dan persyaratan regulasi untuk membangun fasilitas manufaktur PODP berteknologi tinggi di Indonesia yang dapat mendukung kebutuhan dalam negeri maupun pasar global. Pengembangan fasilitas ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri kesehatan dan manufaktur obat.
“Kemitraan ini tidak hanya memperkuat ekosistem kesehatan Indonesia, tetapi juga mendukung visi kami untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat regional untuk inovasi kesehatan dan manufaktur obat berteknologi maju,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani.
Permintaan global terhadap PODP terus meningkat. Namun, banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam memastikan ketersediaan obat ini. Rendahnya tingkat diagnosis serta terbatasnya pemahaman mengenai kondisi yang dapat ditangani dengan PODP juga masih menjadi hambatan yang besar.
Kerja sama ini diharapkan bisa membangun pasokan plasma dan PODP yang lebih andal bagi pasien di Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem industri plasma global. Dengan berbagi praktik terbaik dalam pengumpulan dan pengolahan plasma, membangun kapabilitas lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta berinvestasi dalam pengembangan tenaga kesehatan, inisiatif ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan pasien di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara.
Bank plasma pertama ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan akan menjadi bagian dari jaringan bank plasma BioLife milik Takeda. Selama fasilitas fraksionasi plasma di Indonesia masih dalam tahap pengkajian, plasma yang dikumpulkan akan diproses melalui jaringan manufaktur global Takeda, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Indonesia terhadap PODP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
