3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah tengah menyusun peta jalan penerapan kebijakan mandatori pencampuran etanol 10 persen ke dalam bensin atau E10. Peta jalan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan program menuju kemandirian energi nasional dan pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau itu, kita kan baru ratas (rapat terbatas). Setelah ratas, baru kita membuat peta jalannya. Peta jalannya lagi dibuat, ya,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas rencana penerapan E10. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketergantungan impor bensin yang saat ini masih mencapai sekitar 60 persen dari total konsumsi nasional.
Ia menegaskan, program E10 tidak hanya berorientasi pada pengurangan impor, tetapi juga menjadi langkah transisi menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Implementasi E10 merupakan kelanjutan dari program biodiesel di sektor solar yang kini telah mencapai tahap B40.
Pemerintah menargetkan pada 2025 tidak ada lagi impor solar seiring penerapan program B50. Langkah serupa akan diterapkan di sektor bensin melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan dunia usaha.
Menurut Bahlil, pencapaian kemandirian energi tidak semata bergantung pada pengelolaan BBM, tetapi juga pada percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Indonesia memiliki potensi besar dari energi surya, angin, air, dan panas bumi yang akan terus dikembangkan.
“Kita mengerjakan ini tidak memakai dana APBN, sedikit sekali. Kita akan pakai kolaborasi dengan swasta,” tutur Bahlil.
Ia menargetkan tingkat kemandirian energi nasional dapat mencapai minimal 80 persen pada 2029 hingga 2030. Pencapaian itu dilakukan melalui sinergi kebijakan, investasi, dan inovasi teknologi di sektor energi.
Dalam pengembangan EBT, PLN berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 80 hingga 100 gigawatt. Proyek besar ini akan melibatkan investasi luar negeri dengan jaminan aset dan perjanjian offtaker bersama PLN.
Pertamina tengah meningkatkan produksi migas dan mempercepat pembangunan kilang baru di berbagai wilayah. Upaya ini ditujukan agar kebutuhan minyak nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri.
Bahlil menambahkan, kedaulatan energi juga mencakup pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum teraliri listrik akan tersambung pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati listrik. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh wilayah tersebut akan terang benderang pada 2029 sebagai bagian dari visi besar menuju kedaulatan energi nasional.
