TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan MPR Republik Indonesia Eddy Soeparno menemui Menteri Negara Lingkungan Hidup periode 1978–1983 Prof Emil Salim untuk meminta masukan mengenai arah kebijakan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi karbon, utamanya dalam perdagangan karbon, sebagai pilar baru pertumbuhan nasional Indonesia.
Eddy mengatakan bahwa dirinya kagum dengan sosok Emil Salim yang dinilainya sebagai tokoh panutan dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Prof Emil Salim adalah idola saya sejak dulu dan saat ini bersyukur sekali bisa bertemu beliau. Ekonom yang juga pionir kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, yang saat ini sudah menjadi 'living legend'," ujar Eddy, dikutip dari Antara, 20 Mei 2025
Agenda Pembahasan Ekonomi Karbon
Eddy Soeparno mengatakan, pertemuan dengan Emil secara khusus ditujukan untuk membahas kebijakan transisi energi dan potensi pengembangan ekonomi karbon di Indonesia.
"Kami meminta saran, nasihat, dan masukan dari beliau mengenai kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta bagaimana sektor ekonomi karbon bisa dikembangkan dan membawa manfaat bagi perekonomian nasional sekaligus kualitas lingkungan hidup kita," kata Eddy.
Eddy mengungkapkan bahwa Emil mendukung penuh percepatan perdagangan karbon untuk menjadi bagian penting dalam menopang target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen, seperti yang sebelumnya diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Emil menyampaikan kepada Eddy pentingnya percepatan pengembangan ekonomi karbon sebagai solusi atas tantangan lingkungan sekaligus sumber pendapatan negara.
"Ada potensi di depan mata yang harus dimanfaatkan segera. Ekonomi karbon bisa menjadi salah satu solusi masalah lingkungan hidup sekaligus menjadi potensi pendapatan untuk negara yang saat ini dibutuhkan Presiden Prabowo," ucap Emil.
Emil menambahkan bila sudah saatnya seluruh pihak mempercepat upaya untuk memperkuat ekosistem perdagangan karbon di Indonesia agar dapat memberi manfaat nyata segera bagi penerimaan negara dan keberlanjutan lingkungan.
Mengenal Ekonomi Karbon Melalui Perdagangan Karbon
Ekonomi karbon di Indonesia merupakan katalis untuk memanfaatkan karbon sebagai komoditas perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat menjadi instrumen kebijakan transisi energi. Perwujudan dari ekonomi karbon diwujudkan melalui perdagangan karbon.
Perdagangan karbon atau carbon trading merupakan mekanisme berbasis pasar tempat izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan untuk mengurangi total emisi gas rumah kaca. Perdagangan karbon dinilai menjadi mekanisme yang meningkatkan fleksibilitas negara-negara dalam memenuhi komitmen pengurangan emisi.
Di Indonesia, perdagangan karbon telah diluncurkan oleh Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Senin, 20 Januari 2025. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa implementasi perdagangan karbon internasional mencerminkan komitmen Indonesia setelah COP29.
Di pasar internasional, kredit karbon Indonesia ditawarkan seharga Rp 96.000 per ton di unit Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dan Rp 144.000 per ton di unit IDTBS Renewable Energi (IDTBS-RE). Pemerintah Indonesia menargetkan untuk dapat menjual US$ 65 miliar atau Rp 1.000 triliun pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek. Apabila target tersebut terwujud, maka Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia, berpotensi mencapai target netralitas karbon pada 2060.
