MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama membatasi penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen dalam sehari. Pembatasan penggunaan kendaraan dinas itu merupakan bagian dari langkah penghematan energi.
Di samping membatasi penggunaan kendaraan dinas, kata Nasaruddin, kementerian juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk menggunakan transportasi umum. Ia juga meminta rapat dan koordinasi dilakukan secara daring untuk mengurangi mobilitas sehingga lebih hemat energi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kami ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan pada mobilitas tinggi,” kata Nasaruddin, Senin, 6 April 2026.
Nasaruddin juga memerintahkan seluruh satuan kerja menggunakan listrik secara bijak, baik di lingkungan kantor maupun di rumah, sebagai bagian dari pembiasaan budaya hemat energi. “Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia pun memerintahkan jajarannya memastikan layanan publik tetap berjalan optimal selama ASN bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” kata Nasaruddin.
Menurut Nasaruddin, perintah penghematan tersebut berlaku bagi seluruh satuan kerja di Kementerian Agama, baik di pusat maupun daerah. Tujuannya, menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Nasaruddin menjelaskan, pengaturan teknis pelaksanaan WFH diserahkan kepada pimpinan masing-masing satuan kerja dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan. Tapi, pimpinan satuan kerja tetap wajib memastikan layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti layanan pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, serta layanan keagamaan lainnya tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya melakukan penghematan akibat harga minyak dunia yang terus naik. Gejolak harga minyak dunia itu dipicu oleh peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang terjadi sejak akhir Februari 2026 hingga saat ini.
Saat ini, harga minyak dunia sudah menembus US$ 100 per barel, jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dipatok US$ 70 per barel. Kenaikan harga minyak dunia ini akan memperlebar defisit anggaran serta menguras anggaran negara untuk menutup biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM)
Salah satu langkah penghematan pemerintah pusat adalah penerapan kebijakan WFH bagi ASN. Pemerintah juga membatasi pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan penerapan WFH itu di tengah kunjungan dinas ke Seoul, Korea Selatan, pekan lalu. "Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu," kata Airlangga dikutip dari siaran Sekretariat Presiden, pada Selasa, 31 Maret 2026.
Skema WFH diatur melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini, kata Airlangga, juga bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Dampak Kebijakan Prabowo: Ramai-ramai Pemda Akan Pecat PPPK

















































