2 days ago
23
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam kondisi terkendali di tengah munculnya berbagai isu mengenai potensi jebolnya APBN dan pelebaran defisit fiskal.
Menurut Said, sejumlah kabar yang menyebut saldo APBN menipis hingga defisit diperkirakan menembus di atas 3 persen produk domestik bruto (PDB) perlu dilihat secara objektif berdasarkan data kinerja fiskal pemerintah.
“Kita harus apresiasi dan merespons secara bijak kritik maupun alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya menganggap itu sebagai bentuk kepedulian. Yang berbahaya justru kalau publik sudah apatis,” kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Dia menjelaskan, kinerja ekonomi nasional pada kuartal I 2026 justru menunjukkan hasil yang cukup positif.
Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,6 persen, didorong konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan Lebaran, serta percepatan belanja pemerintah.
“Belanja pemerintah yang biasanya baru berjalan cepat di kuartal II, tahun ini bisa lebih awal. Akibatnya, belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Said menyebut sejumlah indikator makro juga masih menunjukkan daya tahan yang baik.
Neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah bertahan positif selama 71 bulan berturut-turut.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Penerimaan pajak bahkan tumbuh 20,7 persen menjadi Rp394,8 triliun.
“Penerimaan pajak tumbuh sangat positif sehingga mampu menopang percepatan belanja program dan modal pemerintah,” kata Said.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Said, percepatan belanja tersebut memang berdampak pada pelebaran defisit APBN menjadi Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen PDB, namun angkanya masih dalam batas aman.
“Defisit itu masih pada rentang terkendali. Bahkan saya memperkirakan hingga akhir tahun defisit APBN berada di kisaran 2,56 persen PDB, lebih rendah dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen PDB,” jelasnya.
Dia juga meluruskan isu mengenai saldo APBN yang disebut tinggal Rp120 triliun. Said menegaskan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah masih utuh sebesar Rp420 triliun.
“Dana SAL itu tidak hilang. Sebanyak Rp300 triliun memang ditempatkan di bank-bank Himbara, tetapi statusnya tetap milik negara dan bahkan menghasilkan imbal hasil,” tegasnya.
Menurut dia, penggunaan SAL juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mendapat persetujuan DPR sesuai ketentuan undang-undang.
