TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan akan melakukan unjuk rasa bersama para pekerja dan komunitas pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol), taksi online, dan kurir pada Selasa, 20 Mei 2025. Selain itu, SPAI juga bakal menyerukan aksi mematikan aplikasi atau off-bid serentak.
“Aksi off-bid massal satu Indonesia ini sebagai wujud protes kita atas kondisi kerja tidak layak yang dirasakan sehari-hari, yang terus-menerus memeras tenaga kerja pengemudi ojol,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangannya, Kamis, 15 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu pernah berjanji akan memperbaiki kualitas pengemudi ojol. Hal tersebut disampaikannya sebagai calon presiden (capres) nomor urut 02 dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di hadapan komunitas ojek online penggemar Erick Thohir (OjolET).
Prabowo juga berjanji menindaklanjuti sejumlah keluhan pengemudi ojol terkait ketiadaan tempat parkir atau shelter yang teduh, karena banyak pohon di Jakarta yang ditebang. Dia pun menyebut bakal mendiskusikannya dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta kala itu, Heru Budi Hartono.
“Saya sudah catat apa yang disampaikan tadi, masuk akal, akan saya perjuangkan. Saya akan ketemu (Pj) Gubernur DKI, bagaimana saya akan perbaiki kualitas hidup Saudara yang ingin mendapatkan pendidikan,” ucap Prabowo dalam acara Dua Roda Menuju Indonesia Maju di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025, Presiden meminta perusahaan penyedia jasa layanan angkutan berbasis online untuk memberikan bonus hari raya (BHR). Hal tersebut merespons tuntutan komunitas ojol yang sebelumnya menginginkan agar aplikator memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan.
“Seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.
Beberapa hari kemudian, Prabowo mengimbau perusahaan aplikator penyedia jasa ojol untuk menambah besaran BHR. Adapun berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian BHR Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, BHR ditetapkan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bulanan ojol selama 12 bulan terakhir.
“Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih Rp 1 juta tiap pekerjaan, tetapi saya mengimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambah. Ini mengimbau, kalau mengimbau boleh kan? Tidak ada paksaan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, SPAI menyebut ada pengemudi ojol yang memperoleh BHR tidak sesuai dengan perhitungan dalam SE Menaker. Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan ada mitra pengemudi ojek online yang hanya menerima Rp 50 ribu.
“Dari pengaduan yang kami terima, seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan bonus hari raya sebesar Rp 50 ribu dari pendapatannya selama 12 bulan sebesar Rp 33 juta,” ucap Lily dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 24 Maret 2025.
Dia menilai fenomena tersebut tak sejalan dengan imbauan Prabowo yang meminta aplikator agar menambahkan BHR. “Ini jelas tidak adil, karena platform menentukan kategori yang diskriminatif, seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90 persen, tingkat penyelesaian trip 90 persen setiap bulannya,” ujar Lily.
