TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Spanyol meminta Airbnb memblokir lebih dari 65 ribu properti sewa liburan yang terdaftar di platformnya karena melanggar aturan. Menurut Kementrian Hak Konsumen Spanyol, kebanyakan properti tersebut tidak menyertakan nomor lisensi, tidak enyebutkan apakah pemiliknya adalah individu atau perusahaan, dan yang lainnya tidak sesuai dengan catatan resmi.
Tindakan pemerintah tersebut di tengah krisis keterjangkauan perumahan. Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan ribu warga Spanyol melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kenaikan biaya perumahan dan sewa, yang disebabkan platform penyewaan properti liburan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Hak Konsumen Spanyol Pablo Bustinduy mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk mengakhiri ilegalitas dan kurangnya kontrol dalam bisnis persewaan jangka pendek. "Tidak ada lagi alasan. Cukup sudah melindungi mereka yang menjadikan hak atas perumahan sebagai bisnis di negara kita," katanya seperti dilansir dari Express UK.
Tanggapan Airbnb
Sementara itu menanggapi permintaan pemerintah Spanyol, Airbnb menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Menurut perusahaan itu kementerian tidak berwenang untuk memutuskan tentang penyewaan jangka pendek. Dalam menentukan properti sewa liburan, Airbnb menggunakan metodologi yang tidak pandang bulu, sehingga tidak memerlukan lisensi untuk beroperasi.
"Tidak ada bukti pelanggaran aturan oleh tuan rumah yang diajukan dan keputusan tersebut bertentangan dengan hukum Uni Eropa dan Spanyol, serta putusan sebelumnya oleh Mahkamah Agung Spanyol," kata juru bicara Airbnb seperti dilansir dari Metro UK
Perusahaan tersebut menyatakan akar penyebab krisis perumahan terjangkau di Spanyol adalah kurangnya pasokan untuk memenuhi permintaan. Solusinya adalah membangun lebih banyak rumah.
"Pemerintah di seluruh dunia menyadari bahwa mengatur Airbnb tidak akan mengurangi kekhawatiran tentang perumahan atau mengembalikan harga rumah ke pasar, hal itu hanya akan merugikan keluarga lokal yang bergantung pada persewaan untuk membeli rumah dan biaya yang terus meningkat," ujar juru bicara tersebut.
Protes penduduk lokal
Menurut data resmi, Spanyol memiliki sekitar 321 ribu rumah yang terdaftar sebagai persewaan liburan pada November 2024. Jumlah tersebut merupakan peningkatan sebesar 15 persen dari tahun 2020, sementara diperkirakan masih banyak lagi yang beroperasi tanpa izin resmi.
Tahun lalu, Wali Kota Barcelona memutuskan untuk melarang persewaan jangka pendek di kota itu pada tahun 2028. Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga pasokan perumahan bagi penduduk setempat.
"Ini sangat drastis tapi harus dilakukan karena situasinya sangat, sangat sulit. Di Barcelona, seperti kota-kota besar Eropa lainnya, masalah nomor satu yang kami hadapi adalah perumahan," kata Wali Kota Jaume Colboni, seperti dilansir dari Daily Mail.
Penduduk Barcelona mengeluhkan kepadatan penduduk, kurangnya perumahan terjangkau bagi penduduk setempat terutama di pusat kota. Kondisi ini semakin parah menjalng musim panas saat wisatawan ramai mengunjungi kota tersebut.
Akhir pekan lalu, warga Kepulauan Canary melakukan protes terhadap pariwisata berlebihan. Ribuan orang membawa spanduk, di antaranya bertuliskan "Kepulauan Canary punya batas," "Hentikan pariwisata yang berlebihan… ini rumah kami", "Penderitaanku adalah surgamu". Sebuah spanduk menyatakan Kepulauan Canary 'bukan lagi surga' berkat pariwisata.
Pilihan editor: Jaga Ekosistem Taman Alam di Tenerife Batasi Turis
