TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan setelah dipanggil ke Istana Merdeka pada Selasa, 20 Mei 2025. Prabowo memanggil Bimo dan Djaka Budi Utama ke Istana Kepresidenan di tengah kabar keduanya akan ditunjuk sebagai dirjen Kementerian Keuangan.
Bimo santer disebut akan menjadi Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan Djaka dikabarkan bakal menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. “Beliau (Prabowo) memberikan banyak arahan. Beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” kata Bimo setelah menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, Bimo mengatakan belum bisa mengungkapkan apakah dirinya akan menjadi Dirjen Pajak. Ia mengatakan mandatnya akan sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Untuk pelantikan dan segala macam menumbuh arahan dari Ibu Menteri Keuangan,” ujarnya. “Saya belum bisa memberikan ke publik, saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.”
Kendati demikian, Bimo mengatakan Presiden Prabowo meminta dirinya dan Djaka memperkuat Dirjen Pajak dan Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara.
Melansir Laporan Tahunan 2023 PT Phapros Tbk, Bimo Wijayanto lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 5 Juli 1977. Dia menjadi Komisaris Independen Phapros, anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk sejak 25 Mei 2022.
Bimo merupakan alumni Sekolah Menengah Atas atau SMA Taruna Nusantara pada 1995. Dia lalu menempuh pendidikan tingginya pada jenjang sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000. Selanjutnya, dia meneruskan studi hingga tamat jenjang Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia pada 2005.
Tak hanya itu, Bimo juga mengambil pendidikan Postdoctoral Fellowships-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia Awards di National Center for Social and Economic Modeling (Natsem) and Duce Center for International Development (DCID), Duke University, Amerika Serikat. Dia juga melanjutkan studi Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang ekonomi di Natsem, University of Canberra, Australia.
Sebelum menjadi petinggi di salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bimo mengawali kariernya sebagai dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), UGM sejak Maret 2007 hingga Agustus 2009. Dia juga pernah menjadi Staf di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Januari 2003 hingga Januari 2010.
Bimo juga sempat menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI pada 2015-2016. Dia juga pernah menjadi Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan Bimo sudah tiga kali menyampaikan total hartanya. Dia pertama kali menyerahkan LHKPN ketika menjadi Tenaga Ahli Utama KSP, dengan jumlah Rp 5.970.000.000 pada 2019.
Selanjutnya, Bimo kembali berkewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK ketika menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Total hartanya kala itu sebesar Rp 6.170.000.000 pada 2020.
LHKPN terakhir yang dilaporkan Bimo sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, yaitu Selasa, 15 Maret 2022 dengan jumlah mencapai Rp 6.670.000.000.
