Golkar Dorong Pileg Digelar Lebih Dulu, Hasilnya Jadi Tiket Pilpres

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Desain pemilu Indonesia kembali menjadi bahan perdebatan. Partai Golkar tidak hanya mendorong pemisahan jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada, tetapi juga mengusulkan agar hasil Pileg digunakan sebagai dasar untuk menentukan tiket pencalonan Presiden-Wakil Presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan gagasan tersebut telah disampaikan partainya dalam pembahasan mengenai desain keserentakan pemilu, termasuk dalam pertemuan dengan elite partai politik pendukung pemerintah.

Menurut Doli, pemisahan diperlukan agar setiap jenis pemilihan memiliki ruang tersendiri. Dengan begitu, pemilih tidak dihadapkan pada terlalu banyak pilihan dan isu politik dalam waktu yang bersamaan.

“Mengenai keserentakan pemilu, kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan,” kata Doli, Rabu (23/9/2026).

Ia berpandangan, pemilih akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengenal calon, menilai karakter, gagasan, visi, serta program yang ditawarkan sebelum menentukan pilihan.

Dengan pemilu yang tidak berlangsung bersamaan, kata Doli, perhatian masyarakat juga tidak terpecah oleh agenda pemilihan lain. Harapannya, pemilih dapat membangun keterikatan yang lebih kuat dengan figur yang nantinya diberi mandat.

Namun, alasan Golkar tidak berhenti pada persoalan teknis penyelenggaraan. Doli juga menyoroti mekanisme pencalonan presiden yang selama ini menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar tiket pencalonan.

Menurut dia, apabila Pileg dan Pilpres digelar bersamaan, konfigurasi politik yang menjadi dasar pencalonan pasangan capres-cawapres berasal dari hasil pemilu sebelumnya. Padahal, dalam rentang lima tahun, preferensi politik masyarakat sangat mungkin berubah.

“Terutama pada proses pencalonan Presiden-Wakil Presiden, yang “ticket” pencalonannya menggunakan hasil pemilu lima tahun sebelumnya,” ujar Doli.

Karena itu, Golkar mendorong agar Pileg dilaksanakan terlebih dahulu. Hasil Pileg pada tahun yang sama kemudian digunakan sebagai dasar pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Doli menyebut pola tersebut pernah terjadi dalam Pemilu 2024, ketika Pileg dilaksanakan lebih dahulu sebelum Pilpres. Menurut dia, konfigurasi politik hasil Pileg pada tahun yang sama akan lebih mencerminkan kondisi dukungan politik masyarakat ketika pasangan capres-cawapres akan ditentukan.

Di sisi lain, pemisahan jadwal juga dinilai dapat mengurangi beban teknis penyelenggara pemilu. Dengan tidak menumpuk berbagai jenis pemilihan dalam satu momentum, pekerjaan penyelenggara dapat dibagi ke dalam tahapan yang lebih terukur.

“Dari aspek teknis. Kalau ketiga pemilu ini dipisah dan diselenggarakan masing-masing, tentu akan lebih meringankan beban kerja penyelenggara pemilu,” ujar Doli.

Usulan tersebut muncul ketika desain keserentakan pemilu memang tengah mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah memutuskan bahwa mulai 2029 pemilu nasional dan pemilu daerah diselenggarakan secara terpisah.

Dalam skema tersebut, pemilu nasional mencakup pemilihan Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Sementara pemilu daerah mencakup pemilihan gubernur, bupati/wali kota serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

MK juga menetapkan pemilu daerah dilaksanakan dengan jarak waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau sejak pelantikan Presiden-Wakil Presiden.

Dengan demikian, gagasan Golkar untuk memisahkan Pileg dan Pilpres merupakan langkah lebih jauh dari sekadar pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang telah ditegaskan MK. Jika diterapkan, desain tersebut akan mengubah kembali pola hubungan antara hasil Pileg, pencalonan presiden, dan momentum pemilihan presiden pada Pemilu 2029 dan seterusnya. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring