7 hours ago
17
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin (kedua kanan) menandatangani pakta integritas usai ditetapkan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) saat Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). AHWA menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui musyawarah mufakat.
Oleh: Shofiyullah Muzammil, Santri NU dan Guru Besar Filsafat Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
REPUBLIKA.CO.ID, Memimpin Nahdlatul Ulama bukan sekadar mengisi sebuah jabatan. Di balik posisi Ketua Umum PBNU terdapat amanah untuk menjaga sebuah tradisi yang telah melewati perjalanan panjang, sekaligus memastikan bahwa tradisi itu tetap mampu menjawab persoalan zaman yang terus berubah. Karena itu, pertanyaan penting setelah lahirnya kepemimpinan baru NU bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi ke mana NU hendak diarahkan dan untuk apa kebesaran organisasi itu diabdikan.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika NU memasuki abad keduanya. NU hari ini bukan lagi organisasi yang hanya berhadapan dengan persoalan keagamaan dalam pengertian yang sempit. Ia berhadapan dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, transformasi sosial, persoalan ekonomi umat, politik identitas, krisis lingkungan, perubahan geopolitik, sekaligus dinamika internal organisasi yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga memahami ruh yang membuat organisasi ini sejak awal memilih jalan khidmah.
Dalam konteks itulah kehadiran KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031 menarik untuk diperhatikan. Latar kehidupannya mempertemukan dunia pesantren dengan dunia profesional dan usaha. Ia lahir dari lingkungan ulama, tumbuh dalam tradisi pesantren, kemudian bersentuhan dengan dunia modern, sebelum kembali menekuni pesantren dan NU.
Pengalaman tersebut memberikan modal yang cukup penting untuk membaca NU yang hari ini berada di antara tuntutan menjaga tradisi dan kebutuhan melakukan perubahan. Modal personal saja tentu tidak cukup. Pada akhirnya, seorang pemimpin akan dinilai dari apa yang dikerjakannya dengan amanah yang diterima.
NU tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar mampu membuat organisasi semakin besar secara administratif. NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadikan kebesaran itu sebagai sarana pengabdian.
Menurut saya, setidaknya ada tiga jalan khidmah (tsulatsiyatul khidmah) yang perlu menjadi perhatian penting NU ke depan: ri‘ayatul ummah, shadiqul hukumah, dan bina’ul hadlarah. Ketiganya bukan tiga agenda yang berdiri sendiri, melainkan tiga arah pengabdian yang saling berkaitan.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
