Musrenbang Sumut, Tito Tekankan Pentingnya Perencanaan Matang

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan yang berkualitas dinilai menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang signifikan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan, Sumut, Rabu (22/4).

Menurutnya, Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin namun harus menjadi fondasi awal dalam menyusun arah pembangunan daerah.

"Perencanaan yang matang, kualitas yang matang, artinya detail, itu menentukan 60 persen keberhasilan program," katanya.

Perencanaan yang baik menurut Tito harus disusun dengan mendengarkan aspirasi dari bawah. Pemerintah provinsi perlu menyerap usulan, keinginan, dan harapan pada tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, provinsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, selain menerima masukan secara bottom-up dari tingkat kabupaten/kota, provinsi juga harus menyelaraskannya dengan program pemerintah pusat.

Lebih lanjut Tito Mendagri menyebut visi dan misi kepala daerah menjadi ciri kepemimpinan yang kuat. Kepala daerah dituntut memiliki arah yang jelas terkait pembangunan daerah yang dituangkan dalam peta jalan. Dalam konteks tersebut, ia menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi juga oleh kekuatan konsep yang dimiliki.

"Memiliki power, kekuasaan, kewenangan, tapi itu tidak cukup, harus memiliki follower, punya pengikut, punya bawahan. Tapi lebih dari itu adalah punya konsep," ujar Tito.

Menurutnya, tujuan Musrenbang adalah menyusun rencana kegiatan secara konkret dan terukur melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan program prioritas.

Ia menegaskan bahwa semakin detail perencanaan yang disusun akan semakin baik, karena pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah akan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat.

"Saya selalu belajar di mana-mana, di beberapa negara, selalu keluar ilmu itu. Ilmunya Sun Tzu. Sun Tzu itu seorang strategist, ahli strategi Cina di zaman kuno. Know your enemy, know yourself, and you will win in thousand battles," kata Tito.

Bantuan 8 daerah

Sebanyak delapan daerah di Provinsi Sumatera Utara berkomitmen membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh melalui mekanisme hibah antar daerah.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang mendorong daerah yang tidak terdampak bencana untuk berpartisipasi dalam pemulihan daerah terdampak.

Surat edaran itu dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian menyusul adanya daerah terdampak bencana di Aceh yang tidak mendapatkan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD), sementara sejumlah daerah di Sumut justru mendapatkan pengembalian TKD dalam jumlah besar.

Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan langkah tersebut lahir dari kebutuhan riil di lapangan.

"Kemudian saya buat surat edaran mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 daerah sudah oke, komitmen," ujar Tito dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4).

Delapan daerah itu adalah Kota Medan mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang,Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara,serta Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya ada Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Tito menegaskan nilai bantuan tersebut memiliki dampak signifikan bagi percepatan pemulihan di daerah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan fungsi pemerintahan.

"Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap(hunian tetep), bahkan menghidupkan kembali pemerintahan yang belum berjalan optimal," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

(tim)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]