4 days ago
16
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah tidak mencantumkan syarat khusus terkait pemberian bantuan sosial (Bansos) terhadap warga miskin. Hal itu dikatakan Cak Imin saat ditanya terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan syarat vasektomi untuk penerima Bansos | tribunnewsJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mensyaratkan KB vasektomi bagi calon penerima bantuan sosial (Bansos), mengundang kritik dari Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Cak Imin menegaskan, tak ada ketentuan apapun yang mewajibkan warga menjalani prosedur vasektomi untuk mendapatkan bansos. Ia mengingatkan, kepala daerah tidak dibenarkan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
“Enggak ada. Enggak ada syarat itu,” kata Cak Imin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Ketua Umum PKB itu juga menyatakan bahwa semua kebijakan strategis, apalagi menyangkut hak dasar warga seperti bantuan sosial, harus mengacu pada regulasi pemerintah pusat.
“Tidak boleh bikin aturan sendiri,” ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan syarat vasektomi bagi pria dewasa sebagai bagian dari pengendalian jumlah penduduk, terutama di kalangan keluarga miskin. Ia menilai, terlalu banyak bantuan pemerintah yang terus-menerus diberikan kepada keluarga yang sama tanpa perubahan signifikan pada taraf hidup mereka.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dalam pernyataannya.
Wacana tersebut menuai kontroversi karena dinilai melanggar hak asasi warga serta menyalahi prinsip keadilan sosial, terutama bila dijadikan prasyarat bantuan pemerintah.
