2 days ago
20
DPRD Jawa Barat menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025, di Bandung, Senin (11/5/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Kota Bandung, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah (pemda) sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran.
Dalam rapat paripurna itu, agenda diawali penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) XIII DPRD Jawa Barat yang sebelumnya ditugaskan membahas LKPJ Gubernur TA 2025.
Setelah laporan disampaikan, rapat dilanjutkan dengan penetapan hasil pembahasan LKPJ dan diakhiri sambutan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, Pansus XIII telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan dan menghasilkan rekomendasi yang ditetapkan menjadi keputusan DPRD Jawa Barat.
Menurut Buky, rekomendasi DPRD tersebut nantinya menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, hingga penyusunan regulasi strategis pemerintah daerah pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
“Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD dan selanjutnya menjadi bahan perumusan dalam penyusunan pembangunan daerah, anggaran daerah, serta kebijakan strategis gubernur,” ujar Buky.
Ia menambahkan, rekomendasi DPRD ini akan disampaikan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
DPRD Jawa Barat, kata dia, juga akan terus memaksimalkan fungsi pengawasan melalui rekomendasi yang konstruktif guna mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan.
