15 hours ago
28
Ilustrasi keracunan | freepikJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Puluhan ribu orang disebut telah menjadi korban kasus keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, penanganan pemerintah hingga kini dinilai masih berkutat pada dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Koalisi MBG Watch menilai kondisi tersebut sudah semestinya mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih mendasar, yakni menghentikan sementara seluruh program MBG untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Desakan itu disampaikan Irma Hidayana dari MBG Watch menyusul kembali munculnya kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan MBG di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Di Sidoarjo, jumlah korban dilaporkan mencapai 664 santri dan siswa. Kasus serupa juga terjadi di Nganjuk dengan sedikitnya 170 korban serta di Jombang yang melibatkan sekitar 250 siswa dan guru.
Menurut Irma, berulangnya kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbaiki prosedur operasional standar atau SOP di tingkat pelaksana.
Ia mengatakan evaluasi sebenarnya sudah berulang kali dilakukan pemerintah, termasuk ketika terjadi pergantian pimpinan dan setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program. Koordinasi antarinstansi pun disebut terus diperkuat.
Namun, jika kasus keracunan tetap bermunculan, kata dia, pemerintah perlu mempertanyakan kembali efektivitas evaluasi yang selama ini dilakukan.
Irma menyebut sepanjang 2026 telah terjadi lebih dari 15.000 kasus keracunan. Sementara secara keseluruhan, jumlah korban yang disebut mencapai sekitar 50.000 orang di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Bagi Irma yang berlatar belakang public health, besarnya jumlah korban tersebut tidak bisa dipandang sebagai konsekuensi kecil yang dapat ditoleransi demi melihat keberhasilan program secara keseluruhan.
“Karena saya orang public health, saya perlu menyampaikan bahwa untuk mengukur keberhasilan intervensi gizi yang masuk dalam ranah public health itu tidak cukup dengan membandingkan masih banyak yang berhasil,” tegas Irma, Sabtu (5/9/2026).
“Lalu apakah Anda ingin menafikan lebih dari 50.000 kasus keracunan? Tentunya tidak. Jadi di dalam ilmu kesehatan masyarakat, satu saja kerugian, satu saja keracunan, itu sudah lebih dari cukup,” tambahnya.
Karena itu, Irma meminta pemerintah tidak berhenti pada penghentian dapur SPPG tertentu atau proses hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Menurutnya, skala persoalan yang sudah meluas membutuhkan evaluasi pada tingkat program secara keseluruhan.
“Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, stop dulu MBG. Evaluasi yang fundamental mengakar sampai ke akar-akarnya. Jadi persoalan suspensi, kemungkinan mencari pasal pidana dan lain sebagainya, boleh, silakan.”
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar menerima kritik sebagai masukan, tetapi benar-benar menjadikannya dasar untuk memperbaiki kebijakan.
“Pemerintah saya kira juga perlu belajar mengevaluasi diri dari kritikan-kritikan dan juga kejadian fakta di lapangan tentang adanya bahaya keracunan dan juga korban siswa kita yang sudah lebih dari 50.000 ini. Yuk evaluasi yuk, apa sih yang salah, kita semua sudah melakukan yang paling maksimal tetapi kok tetap aja ada kejadian keracunan,” papar Irma.
Irma menilai penghentian sementara justru diperlukan agar pemerintah memiliki ruang untuk membongkar persoalan dari hulu hingga hilir. Apalagi MBG merupakan program yang menyasar anak-anak dan berkaitan langsung dengan agenda pemenuhan gizi generasi mendatang.
Ia menegaskan, dengan jumlah korban yang sudah demikian besar, pemerintah semestinya tidak lagi melihat persoalan sebagai kesalahan individual pada satu atau dua dapur.
“Kurang bukti apa sih? Jadi kalau menurut saya ya follow up pidana dan lain sebagainya, jangan hanya fokus kepada SPPG. Ini kasusnya sudah masif sekali, puluhan ribu itu harusnya level penyelesaiannya, level evaluasinya bukan suspensi SPPG, tetapi suspensi MBG. MBG ini harus di-suspend dulu, evaluasi besar-besaran,” tegasnya.
BGN: Dapur Bermasalah Sudah Dihentikan
Menanggapi desakan tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan pemerintah pada prinsipnya telah melakukan penghentian terhadap operasional dapur MBG yang ditemukan bermasalah.
Menurut Hariqo, penghentian tidak hanya diberlakukan terhadap dapur yang berkaitan dengan persoalan keamanan pangan, tetapi juga terhadap unit yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan maupun melakukan pelanggaran lainnya.
“Kami setuju dan itu sudah dilakukan untuk penghentian operasional dapur-dapur MBG yang bermasalah, bukan hanya terkait dengan keamanan, tapi juga yang bermasalah terkait dengan keuangan, bermasalah terkait dengan penyelewengan, kemudian pelanggaran-pelanggaran lainnya itu dihentikan,” ujar Hariqo dalam kesempatan yang sama.
Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga terus merespons berbagai kritik yang muncul di tengah masyarakat.
Salah satu langkah yang disebut telah dilakukan adalah efisiensi anggaran, dari sebelumnya Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Di sisi lain, proses penegakan hukum terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG juga diserahkan untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Hariqo menilai kondisi internal BGN saat ini memungkinkan proses pengawasan dan penindakan dilakukan secara lebih objektif.
“Dan juga salah satu yang membuat kita optimis adalah pimpinan BGN ini tidak punya dapur tiga-tiganya. Kemudian seluruh pegawai di BGN itu tidak punya dapur. Ini membuat penindakan itu betul-betul adil, tidak pandang bulu,” jelas Hariqo.
Ia menambahkan, pimpinan BGN akan terus didorong untuk menjaga integritas dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
“Kita pasrahkan, kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Ini yang membedakan dengan BGN-BGN yang sebelumnya, sehingga lidah dari pimpinan BGN ini betul-betul merdeka, tidak terhimpit.”
“Jadi, ke mana pun pimpinan BGN berjalan, tidak ada kepentingan di balik itu. Karena kepentingannya hanya memastikan setiap dapur itu betul-betul menjalankan SOP dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” jelas Hariqo.
Terkait kasus keracunan yang kembali muncul, Hariqo memastikan BGN masih melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kejadian di berbagai daerah.
Menurutnya, evaluasi terhadap satu kasus tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di lokasi kejadian, tetapi juga menjadi bahan peringatan bagi seluruh dapur MBG lainnya.
“Tadi malam jam 09.00 (Jumat, 4 September 2026) itu masih ada rapat di Badan Gizi Nasional. Akan terus dimonitor beberapa kejadian-kejadian keracunan di berbagai titik dan akan terus dievaluasi dan kami memastikan kejadian di satu tempat itu betul-betul dijadikan pengingat secara nasional untuk seluruh dapur agar benar-benar menjalankan SOP ini secara ketat,” tegasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
