2 days ago
24
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan, ia membawa tim pribadi dalam pengadaan program digitalisasi karena ada alasannya. Menurut dia, pegawai Kemendikbudristek tidak memiliki kompetensi dalam membuat aplikasi.
Nadiem mengatakan, dalam membangun berbagai aplikasi, dibutuhkan tingkat kompetensi yang hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman membuat aplikasi dengan skala besar. Pekerjaan seperti itu tidak bisa dikerjakan oleh ASN.
"Itulah fungsi daripada tim teknologi, Tim Wartek, atau apa pun namanya GovTech dan lain-lain adalah untuk merealisasikan visi Pak Presiden dalam digitalisasi pendidikan dan hasilnya sangat jelas, pembuatan aplikasi-aplikasi yang digunakan jutaan guru," ucap Nadiem pada sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Pendiri Gojek itu menjelaskan, dalam rapat kabinet paripurna pertama, terdapat arahan khusus dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo kepada Kemendikbudristek untuk melaksanakan peran teknologi dalam pendidikan. Salah satunya dengan membangun platform aplikasi.
Meskipun di Kemendikbudristek terdapat banyak pegawai dengan berbagai kemampuan dan kompetensi, Nadiem menilai, ada stafnya kala itu yang memiliki kompetensi dalam membangun aplikasi untuk skala besar dengan standar global. Apalagi sistem pendidikan di Indonesia merupakan ke-4 terbesar di dunia.
Sehingga dalam membangun aplikasi membutuhkan kompetensi dari pihak yang memiliki pengalaman dalam membuat aplikasi dengan skala besar. "Jadi, ini alasan saya membawa talenta anak-anak muda yang idealis untuk membuat berbagai software karena kompetensi tersebut tidak ada di dalam kementerian," ucap Nadiem.
Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,18 triliun. Korupsi diduga dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Di antaranya, berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, yang ternyata tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.
sumber : Antara
