3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambut positif pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI. Ia berharap kehadiran kementerian yang baru ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi pelayanan jamaah maupun pengelolaan keuangan.
"Kita harapkan dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah ini penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih fokus, bisa tertata lebih baik lagi, dan bisa lebih memberikan peningkatan bagi kualitas jamaah haji di Indonesia," ujar Fadlul saat menghadiri The 7th International Hajj Fund Forum yang digelar di ajang ISEF 2025 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Fadlul, selama tujuh tahun berturut-turut BPKH telah menggelar International Hajj Fund Forum sebagai wadah berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi antarnegara dalam pengelolaan dana dan layanan haji.
"Setelah tujuh tahun berturut-turut kita melakukan kegiatan ini. Yang berbeda dari tahun lalu adalah yang pertama bahwa kita sudah punya mitra yang baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah," ucapnya.
Fadlul berharap, sinergi antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah ke depannya mampu menciptakan sistem haji yang lebih baik lagi. Apalagi, BPKH selama ini juga aktif menjalin kerja sama internasional dengan berbagai lembaga pengelola keuangan haji di dunia.
"Kami BPKH sudah melakukan pembicaraan secara informal dengan beberapa pengelola keuangan haji di seluruh dunia dalam beberapa forum termasuk di ASEAN. Dan mereka sangat menyambut baik atas inisiatif kami untuk bisa melakukan kolaborasi lebih lanjut mengenai investasi di ekosistem haji," katanya.
Fadlul menilai, dengan adanya kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah, maka sinergi antarlembaga bisa berjalan lebih efektif. Hal itu juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola haji global.
“Dan mudah-mudahan bisa tentu saja memberikan manfaat bagi seluruh manusia di dunia, tidak hanya di Indonesia,” jelas Fadlul.
Dalam forum yang dihadiri para pengelola keuangan haji dari berbagai negara itu, BPKH menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan investasi di ekosistem haji, termasuk di kawasan ASEAN.
Meski kali ini tidak ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Fadlul menilai diskusi dan sharing session yang dilakukan sangat penting untuk membangun pemahaman bersama antarnegara.
“Mudah-mudahan dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari masing-masing pihak untuk bisa meningkatkan, tidak hanya mengenai pengelolaan keuangan haji, tapi juga untuk penyelenggaraan Indonesia," katanya.
