Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan Jawa Barat yang berkeadilan dan merata hanya dapat tercapai melalui kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut bahwa cita-cita mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih – sejahtera, damai, dan tertata – memerlukan sinergi yang kuat antar sektor.
(Beritadaerah – Cirebon) Tahun 2026 menjadi fase strategis dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen operasional utama untuk mempercepat realisasi visi dan misi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, yaitu “Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata”.
Sebagai bagian dari penyusunan RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (7/5/2025) di Gedung Negara Cirebon, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan lintas sektor.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”. Tema tersebut sejalan dengan visi besar pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengedepankan penataan wilayah perkotaan serta pemberdayaan dan pengelolaan wilayah perdesaan secara berkelanjutan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan Jawa Barat yang berkeadilan dan merata hanya dapat tercapai melalui kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut bahwa cita-cita mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih – sejahtera, damai, dan tertata – memerlukan sinergi yang kuat antar sektor.
Dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadopsi pendekatan integratif melalui tahapan Gerbang Pancaniti, yang terdiri dari: Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, dan Niti Sajati. Strategi ini dirancang untuk memperkuat keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendorong percepatan capaian pembangunan.
Musrenbang Provinsi Jawa Barat menjadi forum penting untuk menyatukan aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat juga diberi ruang untuk menyampaikan saran dan masukan secara daring melalui tautan: https://bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025. Hal ini merupakan bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
