“Sekarang ekspor ikan sudah lebih mudah. Kami juga memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain serta BUMN agar pelaku usaha semakin semangat melakukan ekspor,” ujar Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, Rabu (23/4), di Jakarta.
(Beritadaerah – Jakarta) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong peningkatan ekspor produk perikanan nasional dengan menggandeng pemerintah daerah, BUMN, serta berbagai instansi terkait. Salah satu upayanya adalah melakukan pendekatan langsung kepada pelaku usaha melalui edukasi menyeluruh tentang proses bisnis ekspor lintas sektor.
Melalui Badan Karantina Ikan dan Mutu (Badan Mutu), KKP bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu (Disperindag), BPOM, serta PT Garuda Indonesia, menggelar kegiatan coaching clinic dan diseminasi informasi ekspor di Bengkulu. Kegiatan ini mengusung tema “Peduli Mutu Bersama dalam Mendukung Kemudahan Ekspor bagi Pelaku Usaha Perikanan dan UMKM.”
“Sekarang ekspor ikan sudah lebih mudah. Kami juga memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain serta BUMN agar pelaku usaha semakin semangat melakukan ekspor,” ujar Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, Rabu (23/4), di Jakarta.
Ia menegaskan, KKP berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha agar produk perikanan memenuhi standar ekspor negara tujuan. Untuk itu, jajaran KKP diminta aktif melakukan pendekatan ke daerah-daerah, seperti yang sudah dilakukan di Provinsi Bengkulu.
Pelaku Usaha Antusias Ikuti Edukasi Ekspor
Kegiatan ini mendapat respons positif dari para pelaku usaha, termasuk UMKM. Jumlah peserta bahkan melebihi kapasitas yang disediakan. Mereka mendapat penjelasan lengkap dan mudah dipahami terkait prosedur ekspor dari masing-masing instansi.
Materi yang disampaikan meliputi integrasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan sistem HACCP dari Badan Mutu, kemudahan izin edar dari BPOM, layanan klinik ekspor dari Bea Cukai, pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) dari Disperindag, hingga dukungan pengiriman dari maskapai Garuda Indonesia.
Program ini dimulai dari Bengkulu dan direncanakan akan diterapkan di provinsi lain melalui unit pelaksana teknis (UPT) Badan Mutu di seluruh Indonesia.
“Ini merupakan inisiatif KKP sebagai pemangku kepentingan utama sektor kelautan dan perikanan. Kami diskusikan lintas sektor, dan alhamdulillah mendapat banyak masukan produktif untuk mendukung kemudahan ekspor, khususnya bagi UMKM,” jelas Ishartini.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan pentingnya daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Ia menyampaikan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan harus diterapkan sejak proses awal hingga akhir (hulu ke hilir) untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan pasar internasional.
