(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan terkait laporan terkini dari lembaga keuangan internasional Bank Dunia mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah memiliki pendekatan tersendiri dalam menentukan parameter kemiskinan, yang saat ini mengacu pada data dan metodologi resmi dari Badan Pusat Statistik.
“Pemerintah memiliki ukuran dan standar yang telah ditetapkan,” ujar Menteri Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan nasional pada bulan September tahun dua ribu dua puluh empat ditetapkan sebesar lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah per individu per bulan. Angka tersebut setara dengan hampir dua puluh ribu rupiah per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sementara itu, laporan terbaru dari Bank Dunia bertajuk *Tinjauan Kemiskinan Makro* edisi April dua ribu dua puluh lima menyatakan bahwa enam puluh koma tiga persen masyarakat Indonesia pada tahun dua ribu dua puluh empat masih tergolong miskin. Penilaian ini menggunakan garis kemiskinan global untuk negara-negara berpendapatan menengah atas, yakni sebesar enam dolar Amerika Serikat delapan puluh lima sen per individu per hari, atau sekitar seratus lima belas ribu delapan puluh rupiah per hari berdasarkan kurs enam belas ribu delapan ratus rupiah per dolar Amerika Serikat.
Jumlah tersebut setara dengan seratus tujuh puluh satu koma sembilan satu juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai dua ratus delapan puluh lima koma satu juta orang pada tahun dua ribu dua puluh empat.
Kendati angka tersebut dinilai tinggi, Bank Dunia juga mencatat adanya tren penurunan. Persentase penduduk yang masuk kategori miskin menurun dari enam puluh satu koma delapan persen pada tahun sebelumnya. Lembaga tersebut memperkirakan angka tersebut akan terus menurun menjadi lima puluh delapan koma tujuh persen pada tahun dua ribu dua puluh lima, lima puluh tujuh koma dua persen pada tahun dua ribu dua puluh enam, dan lima puluh lima koma lima persen pada tahun dua ribu dua puluh tujuh.
Sebagai perbandingan, data Badan Pusat Statistik mencatat Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, yakni hanya dua koma dua tiga persen penduduk tergolong miskin pada tahun dua ribu dua puluh empat.
