(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah terus menyempurnakan rencana pelaksanaan **Program Sekolah Rakyat** sebagai bagian dari strategi besar pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Gagasan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan bebas biaya, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan.
Pembahasan mendalam terkait program ini telah dilakukan dalam rapat terbatas Kabinet Merah Putih pada 24 Maret 2025. **Kementerian Keuangan** mengonfirmasi bahwa Sekolah Rakyat telah masuk dalam skema anggaran pendidikan di APBN 2025, yang juga mencakup dukungan tenaga pengajar dan sinergi lintas kementerian dengan pemerintah daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa implementasi Sekolah Rakyat masih dalam tahap penyusunan teknis. “Kita sedang menyempurnakan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin. Ini adalah bentuk komitmen negara untuk memberi kesempatan belajar yang setara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa hingga Februari 2025, **realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp76,4 triliun**, atau sekitar 10,6% dari total alokasi APBN senilai Rp665 triliun. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi belanja tetap dijalankan tanpa mengurangi proporsi 20% anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
Dalam upaya meningkatkan mutu SDM, pemerintah telah menyusun berbagai inisiatif unggulan, seperti **revitalisasi sekolah, pengembangan sekolah taruna, sekolah unggulan, digitalisasi pembelajaran, hingga program makan bergizi untuk siswa**. Salah satu hasil nyata dari kebijakan ini adalah pelaksanaan **Sekolah Rakyat sebagai program strategis tahun 2025**.
Sementara itu, **Menteri Sosial Saifullah Yusuf** menyampaikan bahwa saat ini sudah ada empat daerah di Kalimantan Tengah yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau. Usulan ini masih akan diverifikasi oleh tim teknis yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Secara nasional, tahun ini terdapat **53 titik lokasi yang sedang dipersiapkan** untuk mulai pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Mensos saat sosialisasi program di Palangka Raya.
Program Sekolah Rakyat didesain untuk menyediakan pendidikan **gratis, berkualitas, dan berasrama** bagi anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem. Dengan menggunakan **model pembangunan campuran**, yakni revitalisasi bangunan eksisting serta pembangunan sekolah baru lengkap dengan asrama dan fasilitas pendukung, pemerintah ingin menciptakan lingkungan belajar yang layak dan sesuai standar nasional.
Inisiatif ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi yang unggul, mandiri, dan siap menyongsong visi **Indonesia Emas 2045**.
