(Beritadaerah – Nasional) Hari Otonomi Daerah ke-XXIX, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) disemarakkan dengan talkshow bertajuk “Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi”.
Acara digelar secara hybrid dari Kantor Apkasi Jakarta pada Jumat (25/4/2025), menghadirkan sejumlah narasumber kunci, termasuk Prof Ryaas Rasyid (Penasihat Khusus Apkasi), Pjs. Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek), Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman, dan Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.
Prof Ryaas Rasyid, salah satu penggagas utama kebijakan otonomi daerah pasca-Reformasi, menyatakan bahwa semangat awal otonomi daerah dalam implementasinya masih jauh dari harapan. “Kewenangan daerah yang semula diberikan, pelan-pelan ditarik kembali sejak era Presiden Megawati hingga SBY,” ujarnya. Ia mencontohkan penarikan kewenangan tambang Galian C ke pusat, padahal sebelumnya sudah didelegasikan hingga tingkat camat. Menurutnya, kondisi ini membuat bupati dan walikota kembali ke pola lama—tak memiliki sumber keuangan dan kewenangan yang memadai.
Dampaknya dengan penarikan wewenang tersebut, imbuh Prof Ryaas, Bupati/walikota kembali meminta-minta ke pusat, karena tidak ada sumber keuangan dan kewenangan yang cukup. Ia menambahkan, sebenarnya pola pemberian kewenangan kepada daerah pada 1998-1999 sudah bagus agar daerah kreatif, aktif mengambil prakarsa untuk mengurusi daerahnya, sementara pusat tugasnya melakukan supervisi agar jangan sampai menyimpang dan menegur kalau ada yang salah. ”
Prof Ryaas memberikan catatan bahwa masih banyak pekerjaan rumah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Ia melihat masih adanya ketidakikhlasan pusat memberikan otonomi daerah, berupa wewenang dan fiskal.
Prof Ryaas otonomi tidak menghambat nasionalisme, justru nasionalisme makin kuat kalau rakyatnya makmur, dan untuk mencapai kemakmuran tersebut, strategi yang digunakan adalah melalui otonomi. Ia menambahkan, kestabilan ekonomi nasional tidak akan tercapai kalau sosial ekonomi rakyat tidak meningkat.
Sementara itu Pjs. Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin atau Cak Ipin mengatakan bahwa Hari Otonomi Daerah masih relevan dan sangat penting untuk diperingati. Otonomi harus dipahami lebih dari sekadar desentralisasi.
Terkait beberapa isu yang sudah masuk Prolegnas 2025, Cak Ipin juga sependapat menyoroti soal posisi gubernur yang harus diperjelas. Menurutnya ini penting karena gubernur mempunyai dua fungsi, sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat. Menurutnya harus dipertegas, karena bisa menimbulkan kompleksitas birokrasi yang menghambat pelayanan publik.
Sebagai penutup diskusi, Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi ikut menegaskan komitmen Apkasi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah. “Kami akan terus memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
