3 Survei Bongkar Wajah MBG: Kepuasan Anjlok, 44,6 Persen Minta Dihentikan

Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ando

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai menghadapi ujian serius dari persepsi publik.

Sejumlah hasil survei terbaru menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan sikap masyarakat terhadap program yang telah berjalan sejak Januari 2025 tersebut. Jika pada survei sebelumnya tingkat kepuasan masih tergolong tinggi, hasil terbaru dari sejumlah lembaga justru memperlihatkan meningkatnya ketidakpuasan.

Bahkan, survei Poltracking menunjukkan jumlah masyarakat yang menginginkan MBG dihentikan telah mencapai 44,6 persen. Angka itu lebih besar dibandingkan responden yang meminta program tersebut tetap dilanjutkan, yakni 42,1 persen.

Temuan tersebut menjadi menarik karena muncul ketika MBG terus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan, menu yang dinilai kurang sesuai, kasus keracunan, hingga perkara dugaan korupsi dalam tata kelola program.

Sedikitnya tiga lembaga survei yang mengukur respons publik terhadap MBG adalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator, dan Poltracking.

Meski demikian, ketiganya menghasilkan gambaran yang tidak sepenuhnya seragam.

Poltracking: yang Minta MBG Dihentikan Lebih Banyak

Dalam survei Poltracking yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden, muncul temuan yang cukup mencolok.

Sebanyak 44,6 persen responden menyatakan MBG sebaiknya tidak dilanjutkan. Sementara itu, 42,1 persen masih menginginkan program tersebut diteruskan dan 13,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam tren yang dipaparkan Poltracking, kelompok yang meminta MBG dihentikan berada di atas kelompok yang menginginkan program tersebut berlanjut.

Alasan penolakan antara lain berkaitan dengan kualitas rasa dan kandungan gizi makanan, ketidakcocokan lauk yang diberikan, serta munculnya kasus keracunan.

Tren tersebut juga memperlihatkan perubahan sikap publik dalam beberapa bulan terakhir.

Pada Mei 2026, sebanyak 51,9 persen responden masih menginginkan MBG dilanjutkan. Namun, angka itu terus menurun.

Sebaliknya, kelompok yang meminta program dihentikan meningkat dari 35,3 persen pada Mei menjadi 43,9 persen pada Juli, kemudian mencapai 44,6 persen pada Agustus 2026.

Gambaran yang tak kalah mengkhawatirkan datang dari SMRC. Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG sebenarnya sudah sangat tinggi. Sebanyak 95,4 persen responden mengaku mengetahui program tersebut.

Persoalannya, popularitas itu tidak otomatis berbanding lurus dengan kepuasan.

Hasil survei SMRC menunjukkan 61,6 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap pelaksanaan MBG. Rinciannya, 31 persen menyatakan kurang puas dan 30,6 persen tidak puas sama sekali.

Sementara responden yang merasa puas hanya mencapai 33,8 persen.

“Artinya, mayoritas masyarakat yang tahu program ini merasa kurang atau tidak puas dengan pelaksanaan dari program MBG. Jadi menarik ya, sudah sangat populer tetapi dalam sisi tingkat evaluasi itu saya kira sentimen masyarakat terhadap program MBG ini relatif kurang positif atau negatif ya,” tutur Deni saat memaparkan hasil survei di kanal YouTube SMRCTV, pada 28 Juli 2026 lalu.

Yang membuat temuan SMRC semakin mencolok adalah perubahan dibandingkan November 2025. Saat itu, 62,5 persen responden masih menyatakan puas terhadap MBG. Namun dalam temuan terbaru, kelompok yang puas turun menjadi 33,8 persen. Sebaliknya, kelompok yang tidak puas melonjak menjadi mayoritas.

“Berbalik, yang tidak puas justru proporsinya menjadi 61,6 persen. Jadi sekarang mayoritas tidak puas, sementara yang sangat atau cukup puas bersikap positif terhadap pelaksanaan MBG menurun dari 62,5 persen menjadi 33,8 persen. Ini menarik ya karena kalau kita lihat selisih perubahannya 62,5 persen menjadi 33,8 persen itu perubahannya kurang lebih 29 persen,” kata Deni.

Indikator Justru Menunjukkan Mayoritas Puas

Namun, gambaran berbeda terlihat dalam survei Indikator. Lembaga tersebut mencatat 72,8 persen responden menyatakan puas terhadap program MBG. Angka itu terdiri atas 12,2 persen responden yang sangat puas dan 60,6 persen yang cukup puas.

“Jadi memang yang sangat puas 12,2 persen dan cukup puas 60,6 persen,” ujar Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring pada 8 Februari 2026 lalu.

Adapun responden yang mengaku kurang puas mencapai 19,9 persen dan yang tidak puas sama sekali 4,5 persen. Sementara 2,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

“Yang kurang puas atau tidak puas total 24,4 persen,” jelas Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kelompok yang menyatakan cukup puas masih berpotensi berubah sikap. Kondisinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperbaiki kualitas MBG sekaligus merespons berbagai persoalan yang muncul.

“Yang cukup puas ini sangat mungkin berubah sesuai dengan kondisi tergantung kemampuan BGN untuk memperbaiki baik kualitas terutama, maupun isu-isu negatif yang selama ini muncul, misalnya isu keracunan,” kata Burhanuddin.

Survei Indikator juga memperlihatkan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan generasi Z.

Kelompok tersebut menjadi generasi yang paling banyak menyatakan puas terhadap MBG, yakni mencapai 80,7 persen.

“Kalau kita lihat siapa yang puas? Gen Z. Gen Z 80,7 persen puas,” ujar Burhanuddin.

DPR Minta Hasil Survei Jadi Bahan Evaluasi

Perbedaan hasil tiga survei tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap MBG tidak bisa dibaca secara sederhana.

Di satu sisi, Indikator menemukan mayoritas responden masih puas. Namun di sisi lain, SMRC menemukan tingkat ketidakpuasan yang justru dominan, sementara Poltracking mencatat jumlah masyarakat yang meminta MBG dihentikan telah melampaui mereka yang ingin program tersebut dilanjutkan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hasil survei tersebut akan menjadi bahan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program pemerintah.

“Kami mempelajari, juga kami kaji. Tentunya hasil survei itu berupa masukan-masukan yang akan kami komparasikan. Kami berharap pihak pemerintah mengimbangi, apabila memang hasil kajiannya menunjukkan ada beberapa hal yang terjadi pada saat ini,” jelas Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

MBG sendiri telah berjalan lebih dari satu setengah tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam periode tersebut, program ini tidak hanya mendapatkan dukungan sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghadapi berbagai sorotan.

Kasus keracunan menjadi salah satu persoalan yang berulang kali muncul. Belakangan, pelaksanaan MBG juga terseret perkara dugaan korupsi yang menjerat sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola MBG.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, angka-angka survei kini memberikan pesan yang relatif jelas: popularitas MBG memang tinggi, tetapi tingkat penerimaan publik terhadap pelaksanaannya tidak sepenuhnya aman.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan lagi sekadar memastikan MBG terus berjalan, melainkan membuktikan bahwa program tersebut benar-benar mampu memenuhi tujuan utamanya sekaligus menjawab keluhan masyarakat. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring