REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL – Pakistan, Arab Saudi, dan Turki secara resmi menamai pakta pertahanan bersama mereka yang baru sebagai Aliansi Pertahanan Mekkah. Nama tersebut diumumkan di Istanbul setelah pertemuan para pejabat senior dari ketiga negara pada Senin.
"Sebuah sekretariat telah dibentuk di Riyadh, dan sekretaris jenderal pertama akan ditunjuk dari kalangan saudara-saudara kita di Pakistan," ujar Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Senin dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut.
Fidan menyatakan bahwa aliansi tersebut didasarkan pada "prinsip-prinsip internasional, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, integritas wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri," serta tetap "terbuka bagi kemitraan dan partisipasi negara lain manapun" di kawasan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tetap terbuka bagi negara-negara lain. Pada 9 Agustus, Wakil Perdana Menteri Ishaq Dar mengatakan bahwa kesepakatan itu bersifat defensif dan tidak menggantikan pengaturan bilateral maupun multilateral yang sudah ada.
Fidan menyatakan bahwa Ankara ingin memperluas kerangka kerja tersebut di kemudian hari hingga mencakup lebih dari tiga negara pendirinya.
Dalam wawancara dengan Aljazirah pada 15 Agustus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa bergabungnya Kairo adalah hal yang "mungkin", seraya menyebutkan bahwa pakta tersebut tetap terbuka bagi anggota-anggota baru.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kemudian menyatakan bahwa Kairo sedang mempertimbangkan aspek konstitusional dan hukum sebelum memutuskan apakah akan bergabung/ Pernyataan ini secara luas ditafsirkan sebagai rujukan pada komitmen perjanjian yang telah dimiliki Mesir di wilayah lain di kawasan tersebut.
Di lingkungan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), mantan Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim Al Thani secara terbuka mendesak keenam negara anggotanya untuk bergabung.
Bangladesh menjadi negara yang paling menunjukkan minat secara terbuka. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Humayun Kabir mengatakan bahwa Dhaka telah menyatakan ketertarikannya terhadap kesepakatan tersebut dan menilai tidaklah aneh bagi sebuah negara Islam untuk bergabung dalam pengaturan semacam itu.
Mesir sebelumnya telah berpartisipasi dalam pembicaraan keamanan empat pihak bersama Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, namun tidak ikut serta dalam penandatanganan pada tanggal 7 Agustus.
Sementara dari Iran, muncul kabar bahwa negara itu telah menerima undangan ikut serta dalam Pakta Pertahanan Makkah. Namun, kabar itu belum diiyakan oleh pernyataan resmi pemerintah.

4 hours ago
9

















































