Bendahara KPU Buru Diduga Sengaja Bakar Kantor untuk Hindari Audit Dana Pilkada Rp 33 Miliar

1 week ago 19

Ilustrasi kebakaran / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Kebakaran yang melanda sebuah kantor atau pasar kerap menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Tak jarang, insiden semacam ini diduga berkaitan dengan motif tertentu, seperti mendorong percepatan renovasi atau bahkan upaya menghilangkan jejak barang bukti.

Kepolisian Resort Buru menangkap tiga pelaku pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Buru (KPU Buru), Maluku. Tiga pelaku tersebut yakni RH, SB, dan AT. RH merupakan bendahara KPU Buru sekaligus otak pembakaran tersebut.

Kapolres Buru Ajun Komisaris Besar Sulastri Sukidjang mengatakan motif RH melakukan pembakaran itu diduga untuk menghindari audit dana Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) Buru senilai Rp 33 miliar.

“Motifnya untuk menghilangkan dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran,” ujar Sulastri melalui keterangan pers pada Ahad, 20 April 2025.

Sulastri menuturkan pembakaran itu terjadi pada Jumat malam, 28 Februari 2025. RH berperan menyiapkan logistik alat pembakar berupa minyak tanah dan empat jeriken bensin. Kemudian, dia menyerahkan alat tersebut kepada SB dan AT untuk membakar kantor KPU Buru.

SB dan AT masuk lewat jendela belakang ruang rapat KPU Buru yang sebelumnya telah dibuka sejak awal. Setelah sampai ruangan, mereka menyiram bagian bawah dengan bensin dan minyak tanah. Selanjutnya, SB dan AT naik ke plafon untuk menyiram seluruh bagian atas kantor dengan minyak tanah dan bensin. Setelah itu, mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyalakan api. Insiden itu pun menghanguskan satu ruangan prajabatan dan ruang arsip KPU Buru habis terbakar.

Sulastri mengatakan SB dan AT tidak menerima bayaran dari RH untuk mengeksekusi rencana pembakaran kantornya. Hal tersebut disebabkan mereka merasa memiliki utang budi kepada RH. “Kini Polres Buru melakukan menyelidiki lanjutan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain,” kata dia.

Atas perbuatan tersebut, RH, AT, dan SB dijerat dengan Pasal 187 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

www.tempo.co

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |