Rencana Didik Siswa Nakal ala Militer Dikritik, DPR dan Kemendikbud Minta Dikaji Ulang

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco saat menghadiri acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Minggu malam, 20 April 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memberikan pendidikan ala militer kepada para siswa yang dinilai bermasalah, masih perlu dikaji lebih mendalam lagi dari berbagai sisi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebagaimana diketahui, rencana itu dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin memberi pendidikan ala militer ke siswa yang dinilai bermasalah.

Dasco menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan. Menurutnya, wacana semacam itu perlu ditelaah secara matang karena menyangkut masa depan anak-anak. “Hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Rabu (30/4/2025).

Ia juga mengaku belum membaca secara lengkap bagaimana skema pendidikan ala militer itu akan dijalankan. Bahkan, Dasco belum mengetahui bagaimana sikap DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi telah menyampaikan bahwa program ini akan dimulai pada Mei 2025, dengan menyasar anak-anak Kota Depok yang dianggap memiliki perilaku menyimpang seperti membolos sekolah, balap liar, atau melawan orang tua. Anak-anak tersebut, menurut Dedi, akan dititipkan ke barak TNI dan Polri untuk menjalani pembinaan dengan pendekatan kedisiplinan militer.

Dedi juga mengklaim bahwa status pelajar anak-anak tersebut tidak akan dicabut. Mereka tetap belajar seperti biasa, hanya saja akan dibiasakan dengan pola hidup disiplin seperti tidur tepat waktu, bangun pagi, berolahraga, hingga menjalani kegiatan keagamaan seperti mengaji dan puasa sunah.

Namun, rencana ini menuai kritik. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menilai pendekatan militer bukanlah solusi yang tepat dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa Kemendikbudristek telah memiliki sistem penanganan siswa bermasalah melalui guru Bimbingan Konseling (BK).

“Menangani siswa yang disebut nakal seharusnya menggunakan pendekatan edukatif, bukan koersif,” kata Atip. Ia menilai pelibatan institusi militer dalam pendidikan bisa menimbulkan konotasi negatif dan menyalahi semangat pembinaan yang humanis.

Menurut Atip, peran guru BK selama ini telah cukup efektif dalam membina siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Alih-alih membawa anak ke barak militer, Atip mendorong agar sekolah dan pemerintah daerah memperkuat sistem pembinaan yang sudah ada.