Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp 86,6 T, Kementerian dan Lembaga Boleh Belanja Lagi

Wamen Keuangan Suahasil Nazara (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Thomas Djiwandono bersiap untuk melakukan konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, 6 Januari 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian dan lembaga (K/L) kini sudah bisa kembali merealisasikan anggarannya, setelah pemerintah membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun yang sebelumnya dicadangkan. Pembukaan blokir ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa hingga 25 April 2025, total anggaran yang telah dibuka blokirnya mencapai Rp 86,6 triliun. “Besarnya adalah Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir, sehingga kementerian dan lembaga bisa belanja lagi,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (30/4/2025).

Menurut Suahasil, pembukaan blokir anggaran tersebut dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani melaporkan bahwa proses pelaksanaan Inpres efisiensi anggaran telah diselesaikan. Ia kemudian meminta izin presiden untuk melakukan peninjauan ulang, realokasi, dan pembukaan blokir agar belanja kementerian dan lembaga bisa disesuaikan dengan prioritas pemerintahan baru.

Sebagian besar pembukaan blokir dan realokasi anggaran terjadi pada kementerian dan lembaga baru yang terbentuk akibat restrukturisasi kabinet. Diketahui, dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo terdapat 23 K/L hasil perombakan. Dari jumlah tersebut, blokir anggaran yang telah dibuka mencapai Rp 33,1 triliun.

Sementara itu, pada 76 kementerian dan lembaga lainnya, pencadangan anggaran senilai Rp 53,49 triliun juga telah dibuka. Dengan demikian, total pembukaan blokir anggaran mencapai Rp 86,6 triliun.

Efek pembukaan blokir ini langsung terlihat pada percepatan belanja negara. Realisasi belanja K/L yang pada Januari masih di angka Rp 24,7 triliun, melonjak menjadi Rp 83,6 triliun pada Februari. Hingga akhir Maret, belanja K/L menembus Rp 196,1 triliun.

“Ada akselerasi belanja yang signifikan, khususnya pada Maret, totalnya mencapai Rp 113,6 triliun—lebih tinggi dari akumulasi dua bulan sebelumnya,” terang Suahasil.

Untuk kementerian/lembaga baru, realisasi belanja pada Februari sebesar Rp 5,2 triliun, lalu naik menjadi Rp 24,7 triliun pada Maret. Sementara untuk K/L lain, belanja Februari masih di angka Rp 22,8 triliun, namun setelah blokir dibuka, melonjak jadi Rp 171,3 triliun di bulan Maret.