Jadikan Vasektomi untuk Syarat Penerima Bansos, Dedi Mulyadi Dinilai Langgar HAM

Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai memberikan keterangan pers merespons serangan teror kepala babi dan bangkai tikus kepada Tempo di Kantor Komnas HAM, Jakarta, 27 Maret 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi  memang dikenal memiliki kebijakan yang efektif, inovatif, dan di luar dugaan. Namun dari beberapa kebijakan yang digulirkannya, satu kebijakan dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

Salah satu kebijakan yang menuai kontroversi adalah rencana menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Haris Semendawai, menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena memaksa individu untuk menjalani prosedur medis yang seharusnya bersifat sukarela.

“Jika dijadikan kewajiban, maka jelas melanggar hak asasi manusia. Namun jika dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan individu, itu tidak masalah,” ujar Haris saat dikonfirmasi pada Kamis (1/5/2025).

Lebih jauh, Haris menyebut kebijakan tersebut mengandung unsur diskriminatif. Ia khawatir persyaratan vasektomi justru akan menghambat akses masyarakat miskin terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk bantuan sosial yang mestinya menjangkau kelompok paling rentan.

“Dengan menambahkan syarat vasektomi, ada kemungkinan orang yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan malah terdiskriminasi. Persyaratan ini terlalu berat, apalagi untuk kelompok miskin,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas agar pria yang ingin menerima berbagai bantuan sosial harus menjalani vasektomi sebagai bentuk tanggung jawab keluarga. Ia bahkan mengusulkan pemberian insentif Rp 500 ribu bagi mereka yang bersedia.

Menurut Dedi, terlalu banyak keluarga yang belum siap secara ekonomi namun tetap memilih untuk memiliki banyak anak. “Kalau belum mampu membiayai kehamilan, kelahiran, dan pendidikan, ya jangan dulu punya anak. Negara juga terbebani,” ujarnya saat menghadiri rapat di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

Ia berharap kebijakan ini bisa menggeser beban program KB yang selama ini dominan dijalankan oleh perempuan. “Saya ingin laki-laki juga berkontribusi aktif. Jangan terus-terusan perempuan yang harus menanggung semuanya,” tambahnya.

Vasektomi sendiri merupakan metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong saluran sperma, namun tidak mempengaruhi gairah seksual atau kemampuan untuk ereksi dan ejakulasi. Meskipun aman dan efektif, prosedur ini umumnya dipilih secara sukarela, bukan sebagai syarat untuk memperoleh bantuan negara.