2 hours ago
4
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut akan melakukan penghematan setelah dana tranfer daerah berkurang Rp600 miliar.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan kehilangan anggaran Rp 600 miliar dari dana transfer daerah yang dikirim oleh pusat pada 2026. Karena itu, ia mengaku bakal melakukan penghematan mulai dari belanja pegawai hingga lainnya.
"Dana transfer daerah kita kehilangan hampir Rp 600 miliar maka kita melakukan banyak penghematan," ucap dia kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).
Ia menyebut penghematan yang bakal dilakukan yaitu belanja pegawai akan lebih selektif khususnya untuk pegawai tidak tetap. Selain itu, bakal dilakukan efisiensi operasional.
"Perjalanan dinas luar negeri nol kemudian mobil dinas baru nol, banyak. Pokoknya kita berhasil menghemat semalam deh sampai hampir Rp 300 miliar," kata dia.
Ia menyebut pihaknya selanjutnya bakal memanfaatkan pembiayaan dari silpa anggaran. Farhan melanjutkan anggaran Rp 7,8 triliun untuk pembangunan sudah aman dan hanya mencari sisanya Rp 600 miliar.
Pemkot Bandung, kata Farhan, bakal terdapat berbagai program dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pesan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, layanan dasar tidak boleh berubah dan hanya perubahan operasional pemerintahan.
Sebelumnya Dedi Mulyadi akan melakukan penghematan belanja usai dana transfer daerah turun sebesar Rp 2,7 triliun di tahun 2026 mendatang. Namun begitu, ia memastikan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak akan berubah dan tetap menjadi prioritas.
"Ini kan kita mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun karena kan ada alokasi dana transfer daerah yang untuk kabupaten kota itu mengalami penurunan sekitar Rp 2,7 triliun dan untuk provinsi Rp 2,458 triliun, ucap Dedi Mulyadi sesuai rapat koordinasi infrastruktur di Gedung Pakuan, Selasa (30/9/2025).
Apabila tidak segera diambil langkah strategi, ia menyebut maka program pembangunan dapat berkurang. Dedi menyebut seluruh kepala daerah di Jawa Barat menyepakati melakukan kinerja efektif.
