Jumlahnya Tak Masuk Akal, Prabowo Pangkas Jumlah Komisaris BUMN di Era Jokowi

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto seolah memberi “tes nyali” baru bagi pengelola badan usaha milik negara (BUMN). Lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dipimpin Rosan Roeslani, ia mengumumkan operasi pembenahan total, yakni memangkas jumlah komisaris dan menghapus bonus mewah yang selama ini mengalir deras ke kantong mereka.

Instruksi itu disampaikan Prabowo di hadapan DPR saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025). Nada suaranya tegas, bahkan terkesan menyentil warisan tata kelola sebelumnya di bawah kendali Menteri BUMN, Erick Thohir yang merupakan orang dekat Jokowi.

“Perusahaan rugi, komisaris segambreng. Saya potong setengah. Paling banyak enam orang, kalau bisa empat atau lima,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyingkirkan “tantiem” dari kamus pendapatan komisaris. Istilah yang menurutnya sengaja dibuat asing itu, dinilai hanya kedok untuk mengamankan uang ekstra tanpa banyak orang mengerti sumber dan ukurannya. Ia mencontohkan, ada komisaris yang hanya datang rapat sebulan sekali, tapi bisa mengantongi puluhan miliar rupiah setahun.

BPI Danantara pun segera mengunci kebijakan itu dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025. Isinya jelas: semua komisaris BUMN dan anak usaha BUMN di bawah portofolio Danantara dilarang menerima tantiem, insentif kinerja, insentif khusus, atau bentuk penghargaan lain yang terkait laba perusahaan. Implementasi dimulai untuk tahun buku 2025.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengklaim, aturan baru tersebut bisa memangkas beban perusahaan hingga Rp 8 triliun per tahun. Angka yang menggiurkan untuk efisiensi, sekaligus menempatkan Danantara di sorotan publik sebagai motor pembenahan BUMN — sebuah wilayah yang selama ini identik dengan Kementerian BUMN.

Yang menarik, seluruh langkah strategis itu diumumkan langsung oleh Presiden dan Danantara, bukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kondisi ini memantik dugaan bahwa jalur komando BUMN mulai berbelok. Bagi sebagian pengamat, Danantara kini ibarat “pintu belakang” yang langsung terhubung ke Presiden, membuat ruang manuver sang menteri semakin terbatas.

Prabowo bahkan menutup pidatonya dengan tantangan terbuka. “Kalau ada direksi atau komisaris yang keberatan, silakan mundur,” tegasnya. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, namun di telinga banyak orang, ia seperti garis tegas: siapa yang tak ikut ritme Danantara, tak punya tempat di kapal besar bernama BUMN era Prabowo. [*] Berbagai sumber