Kasus Dugaan Penggelapan Dana Program MBG di Kalibata, Presiden Prabowo Tegaskan, Pasti Diurus

Presiden Prabowo Subianto memberikan kata sambutan di dalam sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, Jakarta, 21 Maret 2025. Sidang kabinet Paripurna ini membahas mengenai persiapan menyambut hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus dugaan penggelapan dana Rp 975 juta dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Kalibata, Jakarta Selatan, mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia menegaskan, setiap dana yang berasal dari rakyat harus digunakan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kami jaga,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025), menjawab pertanyaan wartawan mengenai laporan dugaan penyelewengan dana MBG yang telah masuk ke pihak kepolisian.

Dugaan penggelapan mencuat setelah pemilik dapur mitra program MBG di Kalibata, Ira Mesra, melaporkan pihak yayasan penyelenggara program ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut dilayangkan sepekan lalu dan kini telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi.

Ira Mesra diperiksa secara intensif oleh penyidik. Sebanyak 28 pertanyaan diajukan kepadanya untuk menggali informasi soal pelaksanaan program dan dugaan penyimpangan dana. Tak hanya itu, kuasa hukum Ira, Danna Harly Putra, juga turut dimintai keterangan dan dicecar 21 pertanyaan oleh penyidik.

Menurut Harly, inti dari pemeriksaan tersebut berkisar pada ketidaksesuaian antara perjanjian awal dan realisasi pelaksanaan program di lapangan. “Penyidik menanyakan soal alur dana, perjanjian kerja sama, serta adanya dugaan selisih antara jumlah dana yang dijanjikan dan yang benar-benar diterima,” ujarnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, mengingat program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Pemerintah menegaskan akan mengawal penuh kasus ini agar penegakan hukum berjalan transparan dan adil.